Teks foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz (istimewa).
SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menggulirkan wacana strategis pembentukan perusahaan daerah (Perusda) transportasi daring. Gagasan ini muncul sebagai respons atas keresahan ribuan pengemudi ojek dan taksi online di Kaltim yang merasa pendapatannya tergerus oleh sistem aplikator nasional yang tak berpihak pada kesejahteraan driver.
Langkah ini dipandang sebagai upaya menuju kemandirian ekonomi daerah di sektor transportasi digital, yang selama ini dikendalikan penuh oleh korporasi dari luar daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menyampaikan bahwa ekosistem transportasi daring di Kaltim telah lama bergantung pada sistem yang tidak berpijak pada keadilan. Pasalnya, ia beranggapan jika para driver punya kendaraan sendiri,membeli bahan bakar sendiri, tanggung risiko di jalan sendiri.
“Tapi justru potongan yang mereka terima dari aplikator sangat tidak masuk akal,” tegasnya dalam pertemuan bersama komunitas driver dan pemerintah provinsi.
Gagasan ini mengemuka dalam sebuah diskusi antara Komisi II DPRD Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta perwakilan komunitas driver yang tergabung dalam Roda Dua Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB).
DPRD menilai sudah saatnya daerah membangun sistem transportasi daring berbasis lokal yang dapat memberikan manfaat langsung bagi para pengemudi dan masyarakat. “Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal keberanian mengambil kendali atas ekonomi digital di rumah sendiri,” tambah Giaz.
Merespons hal itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan Pemprov akan memanggil seluruh perusahaan aplikator yang beroperasi di wilayah Kaltim. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tarif yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa terus membiarkan driver lokal ditekan oleh sistem yang tidak adil. Kalau aplikator tidak patuh, kita punya opsi untuk bertindak, termasuk mendorong berdirinya Perusda sebagai solusi jangka panjang,” tegasnya.
Menurutnya, kemandirian dalam transportasi digital bukan hanya soal bisnis, tapi juga bagian dari keadilan pembangunan. Ia menyebut bahwa kekuatan ekonomi digital daerah tidak boleh terus disedot keluar tanpa kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Dukungan penuh atas gagasan Perusda juga datang dari para pengemudi sendiri. Koordinator AMKB, Ivan Jaya, menyatakan bahwa seluruh ekosistem transportasi daring di Kaltim digerakkan oleh pelaku lokal.
“Kami punya driver, rumah makan, dan pelanggan semua dari sini. Tapi yang menikmati keuntungannya justru perusahaan luar yang tidak mau tunduk pada aturan daerah. Jadi, kalau ada Perusda, kami akan sangat mendukung,” kata Ivan.
DPRD Kaltim menyebut bahwa pendirian Perusda Ojol tidak hanya relevan sebagai solusi atas problematika tarif dan pemotongan penghasilan, tetapi juga sebagai langkah strategis memperluas pengaruh ekonomi daerah dalam lanskap digital nasional. (Adv/rk/Le)
Posting Komentar