Teks foto : Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh (istimewa).
SAMARINDA - Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari capaian serapan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menurutnya rendahnya realisasi anggaran hingga pertengahan tahun bukan hanya soal teknis penyerapan. Lebih dari itu, DPRD ingin memastikan program-program yang dibiayai APBD tepat sasaran, terukur, dan tidak berhenti di atas kertas.
“Serapan bisa saja tinggi, tapi kalau tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, sama saja tidak efektif. APBD harus jadi instrumen pembangunan, bukan sekadar angka di laporan keuangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III juga menyoroti peran strategis Biro Barjas. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan efisien diyakini menjadi kunci agar program pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai aturan.
Abdulloh menambahkan, perencanaan tahun anggaran 2026 harus lebih matang dengan mengintegrasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan begitu, arah kebijakan pembangunan bisa lebih jelas dan tidak tumpang tindih.
“Kita ingin anggaran tahun depan lebih terukur. Bukan hanya terserap, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
DPRD berharap sinergi dengan mitra kerja terus diperkuat, sehingga pengelolaan APBD tidak hanya fokus pada capaian serapan akhir tahun, melainkan juga pada kualitas hasil pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Adv/Fq/Le).
Posting Komentar