Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran rumah sakit umum daerah (RSUD) yang memperoleh dukungan dana publik. Menurutnya, setiap penggunaan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disampaikan secara resmi agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Hasanuddin mengungkapkan, selama ini DPRD jarang menerima tembusan laporan dari RSUD terkait penggunaan hibah. Padahal, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.
“Laporan keuangan rumah sakit bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. DPRD berwenang memastikan dana publik benar-benar dikelola sesuai tujuan,” ujarnya, Kamis (21/8/2025)
Ia menilai, penyusunan rencana bisnis dan anggaran rumah sakit idealnya terkonsolidasi melalui Dinas Kesehatan Kaltim. Dengan mekanisme tersebut, Komisi IV DPRD dapat memperoleh gambaran utuh mengenai arah kebijakan, strategi pembiayaan, serta kebutuhan prioritas sektor kesehatan.
Data yang ada menunjukkan, potensi pendapatan RSUD di Kaltim cukup besar. RSUD AWS Samarinda diperkirakan meraih Rp545 miliar per tahun, RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan sekitar Rp478 miliar, RSUD Atma Husada Mahakam Rp23 miliar, RSUD Mata Rp14 miliar, dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (AMS 2) mencapai Rp1,8 miliar.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kaltim juga menyiapkan tambahan Rp16,8 miliar untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan sekaligus menutup kesenjangan tenaga ahli di berbagai rumah sakit.
Hasanuddin menekankan, tata kelola yang profesional akan berdampak langsung pada peningkatan layanan, efisiensi, serta kepercayaan publik. Menurutnya, rumah sakit di Kaltim perlu berinovasi, memperluas akses pelayanan, dan memastikan ketersediaan fasilitas dasar seperti tempat tidur pasien.
“Kalau manajemennya tertata, pendapatan bisa optimal, layanan meningkat, dan masyarakat Kaltim merasakan manfaat nyata dari anggaran kesehatan yang telah dialokasikan,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le).
Posting Komentar