DPRD Kaltim Desak Pemerintah Perbaiki Arah Pembangunan, Soroti Ketimpangan dan Kinerja BUMD

Teks foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Afif Rayhan Harun (istimewa).


SAMARINDA - Kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur yang melimpah belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah yang dinilainya masih lebih menitikberatkan pada pencapaian angka-angka makro ketimbang kesejahteraan rakyat.


“Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi masyarakat masih banyak yang hidup susah, berarti ada yang salah dalam arah pembangunan kita,” tegas Afif saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025).


Data menunjukkan Kaltim menjadi penopang utama perekonomian Pulau Kalimantan dengan kontribusi lebih dari 48 persen terhadap total PDRB kawasan. Namun, jumlah penduduk miskin masih berada di atas 220 ribu jiwa dan angka pengangguran terbuka belum berhasil ditekan secara signifikan.


Afif menyoroti ketimpangan distribusi hasil pembangunan, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat ekonomi. Menurutnya, potensi besar Kaltim akan sia-sia jika daerah penghasil hanya menjadi “ladang eksploitasi” tanpa memastikan masyarakat ikut merasakan manfaat.


“Jangan sampai daerah ini hanya jadi penyumbang kekayaan tanpa mendapatkan hasil yang sepadan. Itu bukan pembangunan, itu pengabaian,” tegasnya.


Selain soal ketimpangan, Afif juga menyoroti lemahnya realisasi pendapatan daerah dari pos “lain-lain yang sah”, yang seharusnya menjadi salah satu sumber penting untuk membiayai pembangunan. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah.


“Kalau BUMD tidak mampu memberi pemasukan signifikan, tentu perlu ada evaluasi besar-besaran. Kita tidak bisa membiarkan mereka jalan di tempat tanpa target yang jelas,” tambahnya.


DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal arah kebijakan pembangunan agar manfaat pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati segelintir pihak. Dewan menilai perlunya keberpihakan anggaran yang lebih merata dan penguatan peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. (Adv/Re/Le).


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama