Teks foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin (istimewa).
SAMARINDA - Meski peresmiannya sudah dilakukan Presiden Joko Widodo sejak Juli 2024, Jembatan Pulau Balang yang digadang-gadang menjadi penghubung utama Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kini belum bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur, khususnya dari Anggota Komisi III, Baharuddin Muin.
Menurut Baharuddin, masyarakat PPU sudah lama menantikan operasional penuh jembatan tersebut. Dengan konstruksi megah dan akses jalan sisi Penajam yang sudah rampung, ia mempertanyakan alasan pemerintah belum juga membuka jalur ini secara permanen.
“Jembatan ini sudah lama menjadi harapan warga. Akses dari sisi Penajam sudah selesai, jembatan berdiri megah, tapi kenapa sampai sekarang belum bisa digunakan sepenuhnya?” ujarnya, Senin (28/7/2025).
Baharuddin menilai, keberadaan Jembatan Pulau Balang sangat strategis, tidak hanya sebagai jalur transportasi alternatif, tetapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan Kaltim, terutama dengan adanya IKN. Namun, lambannya pemanfaatan infrastruktur ini justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan teknis yang tersisa.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini satu-satunya kesempatan publik melintasi jembatan hanya terjadi saat arus mudik dan balik Lebaran, itupun dengan sistem buka-tutup satu arah. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa secara teknis jembatan sudah layak digunakan, hanya saja ada kebijakan yang belum jelas.
“Kami juga belum menerima penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai alasan keterlambatan pembukaan penuh. Padahal, dari sisi keamanan dan akses, seharusnya sudah bisa dioperasikan,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Baharuddin, akan mendorong pemerintah pusat dan daerah duduk bersama untuk mempercepat penyelesaian masalah teknis maupun administratif yang menghambat pemanfaatan jembatan tersebut. Ia menegaskan, keberadaan infrastruktur sebesar ini akan sia-sia jika tidak segera difungsikan secara optimal.
“Kita bicara soal percepatan pembangunan, apalagi dengan adanya IKN. Jangan sampai Jembatan Pulau Balang hanya menjadi ikon tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar