Teks foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (istimewa).
SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) seiring meningkatnya jumlah peserta didik baru setiap tahunnya. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi D DPRD Kutim di Gedung E DPRD Kaltim, Kamis (10/7/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa persoalan keterbatasan bangku sekolah negeri harus diselesaikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Menurutnya, keberadaan sekolah swasta perlu dioptimalkan sebagai bagian dari solusi.
“Banyak orang tua masih beranggapan sekolah negeri adalah satu-satunya pilihan terbaik. Padahal sekolah swasta juga memiliki kualitas yang baik dan mendapat dukungan dana BOSNAS dan BOSDA untuk menunjang operasional dan mutu pembelajaran,” jelasnya.
Darlis menyebut sejumlah sekolah swasta di Kutim, termasuk milik Muhammadiyah, justru masih kekurangan siswa. Menurutnya, sosialisasi peran sekolah swasta harus digencarkan agar masyarakat lebih memahami alternatif pendidikan yang tersedia.
“Pemerintah tidak bisa hanya fokus membangun sekolah negeri. Kita juga harus memastikan sekolah swasta bisa tumbuh dan berkontribusi dalam pemerataan akses pendidikan,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim tengah mengkaji penambahan kapasitas per kelas dari 36 menjadi 38 hingga 40 siswa. Namun, Darlis mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membuat sekolah swasta kehilangan peran.
Untuk jangka panjang, DPRD Kaltim bersama Disdikbud menyiapkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) di beberapa sekolah negeri.
“Pembangunan sekolah baru dan perluasan ruang kelas sudah masuk perencanaan. Ini bagian dari strategi pemerataan pendidikan di Kutim,” pungkasnya. (Adv/re/Le).
Posting Komentar