Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah (istimewa).
SAMARINDA - Program Sekolah Garuda yang digagas pemerintah pusat mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Timur, namun dengan catatan penting. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa pelaksanaan program ini harus melalui evaluasi menyeluruh agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Program nasional seperti Sekolah Garuda tentu harus kita dukung karena itu bagian dari janji politik kepala negara. Tapi jangan sampai sekolah digratiskan, sementara biaya untuk menjangkaunya justru lebih besar. Itu tidak adil, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil,” kata Agusriansyah saat menerima audiensi mahasiswa Kaliorang di ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Jumat (11/7/2025).
Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan unggul harus diiringi dengan pemerataan akses, khususnya bagi daerah yang selama ini tertinggal dalam infrastruktur dan layanan publik. Menurutnya, masyarakat di kawasan 3T masih menghadapi hambatan besar, mulai dari jarak tempuh hingga minimnya transportasi memadai untuk menuju sekolah.
Agusriansyah juga mengingatkan agar Sekolah Garuda tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa mempertimbangkan tantangan geografis dan sosial masyarakat pinggiran. Tanpa kebijakan afirmatif, ia khawatir program ini hanya akan menguntungkan wilayah perkotaan dan memperlebar kesenjangan pendidikan.
“Sekolah Garuda tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan program pembangunan daerah, termasuk penyediaan sarana pendukung dan skema beasiswa inklusif,” jelasnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh jika program ini terintegrasi dengan pembangunan daerah dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kebijakan untuk bekerja sama memastikan implementasi Sekolah Garuda tidak timpang.
“Jangan ada lagi anak-anak dari daerah terpencil yang tertinggal dalam pembangunan pendidikan. Pemerataan akses dan kualitas harus jadi komitmen bersama,” tegasnya. (Adv/Re/Le).
Posting Komentar