Teks foto : Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono (istimewa).
SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur menyoroti peran organisasi kemasyarakatan (ormas) di daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas menjelang masifnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan perlunya pemetaan dan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan seluruh ormas di Kaltim.
Sapto menyebut langkah ini penting untuk memastikan ormas berkontribusi positif bagi masyarakat dan tidak menimbulkan gangguan keamanan. “Kami mendapat sejumlah laporan tentang dugaan keterlibatan oknum ormas dalam aktivitas tambang ilegal dan pungutan liar. Jika dibiarkan, ini bisa berdampak pada iklim investasi dan keamanan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, proses pemetaan tidak hanya sekadar mencatat jumlah organisasi, tetapi juga mengkaji rekam jejak, program, serta peran nyata mereka di lapangan. DPRD akan mendorong koordinasi lintas sektor bersama kepolisian, kejaksaan, dan Forkopimda untuk memastikan pengawasan lebih ketat.
“Tujuannya jelas, membedakan mana ormas yang benar-benar menjalankan kegiatan sosial dan mana yang justru digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sapto juga menekankan, bila terbukti ada ormas yang terlibat dalam praktik ilegal, penegakan hukum harus dilakukan tanpa toleransi. Menurutnya, Kaltim harus menjaga citra sebagai daerah strategis yang akan menjadi pusat perhatian nasional.
“Pembangunan IKN harus diiringi dengan keamanan yang kondusif. Kita tidak boleh lengah, karena stabilitas sosial menjadi salah satu kunci keberhasilan menarik investor dan menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.(adv/re/le).
Posting Komentar