Teks foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun (istimewa).
SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp2,5 triliun. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan lemahnya penyerapan anggaran dan kehilangan momentum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Belanja yang tidak jalan artinya program tidak terserap. Itu kehilangan kesempatan untuk menyentuh masyarakat secara langsung,” tegas Afif di Gedung DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025).
Afif menilai banyak program prioritas, seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan peningkatan mutu pendidikan, belum menjangkau kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah daerah dalam melaporkan capaian program, sekaligus mengajak agar proses penyusunan kebijakan lebih berbasis riset. Menurutnya, banyak hasil penelitian dari perguruan tinggi yang seharusnya dapat dijadikan rujukan utama dalam menentukan arah pembangunan.
“Banyak riset bagus dari kampus, tapi belum dijadikan dasar kebijakan. Harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk merumuskan program yang tepat sasaran,” jelasnya.
DPRD Kaltim akan terus mengawal optimalisasi penggunaan anggaran agar alokasi yang besar benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dewan juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. (Adv/Re/Le).
Posting Komentar