Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin (istimewa).
SAMARINDA - Anggota DPRD Kalimantan Timur Fuad Fakhruddin mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu bencana lingkungan semakin parah sebelum serius membenahi persoalan sampah di Kota Samarinda. Ia menilai peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap lima daerah di Kaltim, termasuk Samarinda, adalah sinyal keras yang tak bisa diabaikan.
“Ini bukan sekadar peringatan administratif, tapi alarm darurat bagi kota ini. Kita tidak boleh lagi santai melihat sistem pembuangan sampah terbuka yang terus terjadi,” tegas Fuad, Rabu (2/7/2025).
Politikus Gerindra itu menyayangkan Kota Samarinda yang berstatus ibu kota provinsi justru masih tertinggal dalam hal pengelolaan lingkungan. Menurutnya, ketidakmampuan mengakhiri praktik open dumping menunjukkan lemahnya tata kelola sampah di tingkat kota.
Fuad mengingatkan bahwa akumulasi persoalan lingkungan, terutama sampah, berkorelasi langsung dengan tingginya risiko banjir dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. “Banjir bukan hanya karena hujan, tapi juga karena kota ini belum mampu mengelola sampahnya dengan baik,” tandasnya.
Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya fokus pada rencana relokasi dan modernisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi juga membangun kesadaran publik secara luas. Penegakan aturan, menurutnya, harus dibarengi dengan edukasi dan fasilitas yang memadai.
“Kita butuh pendekatan yang menyeluruh. Sediakan tempat sampah yang layak, sosialisasikan terus, dan jangan ragu untuk menindak tegas pelanggaran,” ujarnya.
Fuad juga menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk mendukung program-program Pemkot Samarinda, sepanjang mengarah pada pembenahan menyeluruh terhadap persoalan lingkungan hidup. Ia berharap Samarinda tidak lagi hanya menjadi kota administratif, tapi juga kota yang benar-benar layak huni.
“Samarinda harus jadi contoh, bukan justru menjadi sorotan karena kegagalan tata kelola lingkungannya,” pungkasnya. (Adv/rk/le)
Posting Komentar