Teks foto : Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono (istimewa).
SAMARINDA - Kalimantan Timur bersiap mengambil peran penting dalam reformasi ekonomi desa nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dengan target 400 koperasi berbasis desa yang segera terbentuk, provinsi ini dipandang strategis oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan penerapan koperasi modern yang didukung akses pembiayaan langsung.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai program ini bukan sekadar proyek jangka pendek, tetapi bagian dari lompatan besar menuju kemandirian desa berbasis sistem ekonomi kolektif.
“Kalau bisa dijalankan dengan benar, ini bukan cuma soal koperasi. Ini soal membentuk tulang punggung ekonomi rakyat dari bawah, dari desa. Kaltim punya peluang jadi pelopor,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).
Program Koperasi Merah Putih, yang disiapkan pemerintah pusat dengan dukungan pembiayaan awal Rp3 miliar per koperasi melalui bank-bank Himbara, menyasar desa dan kelurahan sebagai titik tumbuh ekonomi baru. Bagi Sapto, kunci keberhasilan bukan semata jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi kualitas tata kelola yang dibangun sejak awal.
Ia menyebut, tantangan koperasi selama ini bukan pada kekurangan modal, melainkan lemahnya manajemen, akuntabilitas, dan konektivitas usaha. Karena itu, ia mendorong agar koperasi peserta program ini tidak hanya disiapkan secara legalitas, tetapi juga didampingi dalam menyusun model bisnis yang realistis.
“Koperasi jangan hanya disuruh bergerak, tapi perlu disiapkan juga sistemnya, bisnisnya apa, SDM-nya siapa, dan bagaimana monitoring-nya. Itu tugas bersama pemerintah daerah dan DPRD,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim sejauh ini telah bergerak cepat. Legalitas ratusan koperasi tengah diproses, dan koordinasi dengan notaris di seluruh kabupaten/kota telah dilakukan. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa pembentukan koperasi ini diharapkan rampung sebelum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli.
Sapto mengapresiasi langkah cepat tersebut, namun mengingatkan bahwa pembentukan hanyalah langkah awal. Ia mendorong agar Pemprov mulai menyiapkan kerangka pelatihan dan pendampingan untuk koperasi, termasuk membuka ruang sinergi dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha.
Program Koperasi Merah Putih mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikannya secara nasional pada 28 Oktober 2025. Di Kaltim sendiri, dua wakil menteri telah melakukan kunjungan untuk memberikan pembekalan teknis kepada kepala desa dan pengurus koperasi.
Dengan momentum itu, Sapto berharap Kaltim tidak hanya jadi peserta, tapi pemimpin dalam gerakan koperasi nasional yang berorientasi pada transformasi ekonomi jangka panjang.
“Kalau koperasi ini bisa jalan, kita bisa kurangi ketergantungan pada tambang. Kita punya masa depan ekonomi yang lebih hijau dan inklusif, dimulai dari desa,” tutup Sapto. (rk).
Posting Komentar