Teks foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi (istimewa).
SAMARINDA - Program kuliah gratis atau GratisPol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai antusiasme sekaligus kebingungan di kalangan masyarakat. Melihat dinamika ini, Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Nurhadi Saputra, mendorong agar program tersebut segera diperkuat dengan peraturan daerah (Perda) yang tegas dan menyeluruh.
Menurut Nurhadi, tanpa dasar hukum yang kokoh, program ini rentan disalahpahami dan tidak berkelanjutan. “GratisPol ini adalah gebrakan bagus, tapi harus diikuti dengan kepastian hukum. Jangan sampai jadi program ‘gantung’ yang bikin bingung mahasiswa dan orang tua,” ujarnya, Kamis (3/7/2025).
Anggota Komisi II ini juga menyoroti pentingnya transparansi teknis dalam pelaksanaan program. Ia menyebut, sampai saat ini belum ada kejelasan menyeluruh mengenai siapa saja yang berhak menerima, serta apakah program itu berlaku bagi seluruh mahasiswa atau hanya angkatan baru.
“Apakah ini program universal tanpa syarat, atau tetap memakai sistem seleksi seperti beasiswa? Kalau kuliah gratis untuk semua, berarti semua warga Kaltim berhak tanpa diskriminasi. Tapi ini belum dijelaskan secara terbuka,” kata politisi PKS tersebut.
Ia juga menyayangkan masih minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif mengenai pelaksanaan program tersebut. Padahal, menurutnya, program pendidikan sebesar ini seharusnya melibatkan pembahasan lintas sektor dan dukungan legislatif sejak awal.
“Komunikasi lintas lembaga sangat penting agar tidak terjadi miskonsepsi. Kami di DPRD butuh informasi teknis dan arah kebijakan yang jelas agar bisa mengawal dan memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Nurhadi juga mempertanyakan nasib mahasiswa aktif yang sudah menempuh kuliah di semester lanjut. Ia meminta agar pemerintah provinsi memberikan kepastian bagi mereka.
“Apakah mahasiswa semester dua, tiga, bahkan delapan masih bisa ikut GratisPol? Atau hanya yang baru masuk? Ini juga harus dijelaskan. Jangan sampai ada mahasiswa yang menggantungkan harapan tapi akhirnya tidak termasuk,” tegasnya.
Bagi Nurhadi, kejelasan teknis dan landasan hukum adalah dua aspek krusial yang akan menentukan masa depan GratisPol. Tanpa keduanya, ia khawatir program ini hanya akan menjadi proyek populis jangka pendek tanpa dampak nyata dalam pembangunan SDM Kaltim. (Adv/rk/le).
Posting Komentar