Teks foto : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi saat usai mengisi kegiatan di salah satu media televisi nasional (istimewa).
SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi, menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diberlakukan pemerintah pusat mulai 2026. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik yang digelar di Studio 2 TVRI Kaltim, Senin (7/7/2025), yang membahas kesiapan daerah menyambut kebijakan tersebut.
Menurut Reza, Zero ODOL merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Namun ia mengingatkan, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi, serta sinergi lintas sektor.
“Kami di Komisi III siap mendukung dari sisi regulasi dan penganggaran. Tapi perlu diingat, kebijakan ini tidak akan efektif kalau hanya ditopang oleh satu pihak saja. Perlu kolaborasi pemerintah daerah, legislatif, pelaku industri, dan masyarakat,” tegas Reza.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas penunjang seperti jembatan timbang, sistem monitoring muatan, serta edukasi kepada pelaku usaha transportasi. Reza menekankan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan pemetaan terhadap kebutuhan fasilitas tersebut, terutama di jalur-jalur strategis seperti poros Samarinda–Bontang, Balikpapan–PPU, dan kawasan industri Kariangau.
“Kalau kita ingin Kaltim menjadi pelopor Zero ODOL, maka perencanaan harus matang. Jangan sampai pelaksanaannya nanti hanya sebatas wacana atau proyek sesaat tanpa dukungan sistemik,” tambahnya.
Diskusi di TVRI Kaltim itu juga menghadirkan berbagai pihak, termasuk perwakilan Dinas Perhubungan, akademisi, serta pelaku usaha. Semua sepakat bahwa Zero ODOL bukan sekadar penegakan hukum, tapi merupakan transformasi menyeluruh dalam tata kelola angkutan barang di Indonesia.
Reza berharap, langkah awal ini menjadi momentum mempercepat reformasi sistem logistik nasional melalui pendekatan yang lebih manusiawi, ekologis, dan berbasis keadilan antarwilayah.
“Zero ODOL ini bukan hanya soal kendaraan. Ini tentang melindungi infrastruktur kita, keselamatan warga, dan keberlanjutan pembangunan. Komisi III berkomitmen akan terus mengawal implementasinya,” pungkasnya. (Adv/rk/Le)
Posting Komentar