Teks foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry (tk).
SAMARINDA - Program umrah gratis untuk marbot dan penjaga rumah ibadah yang tengah diproses Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa proses seleksi calon penerima harus dijalankan secara objektif dan akuntabel, tanpa intervensi pihak manapun.
Menurutnya, program berbasis keagamaan ini sangat mulia, namun rawan disusupi kepentingan sempit jika tidak diawasi secara ketat.
“Jangan sampai ada istilah ‘orang dalam’. Program umrah ini untuk mereka yang betul-betul mengabdi menjaga rumah ibadah. Jangan dikotori dengan permainan titipan,” tegas Sarkowi, Rabu (2/7/2025).
Ia menyampaikan bahwa saat ini Pemprov melalui Biro Kesejahteraan Rakyat telah membentuk tim verifikasi untuk menyaring peserta berdasarkan rekam jejak pengabdian. Namun DPRD mengingatkan, seleksi administratif tidak cukup jika tidak dibarengi pengawasan independen dan keterbukaan data.
“Kita ingin nama-nama calon peserta diumumkan secara terbuka, minimal di lingkungan rumah ibadah masing-masing, agar masyarakat tahu dan bisa memberi masukan,” katanya.
Sarkowi menyoroti bahwa di masa transisi menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah, berbagai program janji politik rawan dikebut tanpa mekanisme yang matang. Ia meminta Pemprov tetap mengedepankan asas kehati-hatian agar program tak sekadar simbolis.
“Apalagi ini menyangkut ibadah. Harus bersih, jangan ada celah manipulasi. Kalau ada penyimpangan, kami di DPRD akan minta audit dan evaluasi menyeluruh,” ucap politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga berharap agar program ini dijadikan agenda tahunan dengan skema anggaran yang konsisten, sehingga marbot dan penjaga tempat ibadah di seluruh Kaltim bisa memperoleh kesempatan yang adil, bukan hanya sekali pakai.
“Ini bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian yang sunyi. Kita harus jaga marwahnya,” tutupnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar