Teks foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry (rk).
SAMARINDA - Komitmen DPRD Kalimantan Timur dalam mengawal program sosial Pemerintah Provinsi ditegaskan tidak sebatas seremonial. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menuturkan bahwa pengawasan terhadap program-program seperti bantuan pendidikan dan perjalanan religi untuk penjaga rumah ibadah dilakukan secara bertahap, berbasis pelaksanaan riil di lapangan.
“Pengawasan itu tidak dimulai dari asumsi. Kita bekerja berdasarkan fakta lapangan. Kalau programnya belum dijalankan, lalu kita sudah menilai, itu bukan cara kerja yang objektif,” ujar Sarkowi, Rabu (2/7/2025).
Ia menyampaikan, pendekatan berbasis pelaksanaan adalah bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjaga keseimbangan antara kepercayaan terhadap eksekutif dan fungsi kontrol kelembagaan.
Menurutnya, terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum ada implementasi justru berisiko mencederai program-program yang masih dalam tahap awal.
“Program sosial seperti umrah gratis atau beasiswa itu menyangkut masyarakat langsung. Maka kami tunggu implementasinya dulu. Setelah itu, baru bisa kita nilai mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki,” tegas politisi Golkar itu.
Sarkowi juga menjelaskan, evaluasi oleh DPRD nantinya akan menyasar berbagai aspek, mulai dari efektivitas pelaksanaan, kejelasan sasaran penerima, hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Kalau nanti ditemukan penyimpangan atau ketidaktepatan, tentu akan kita tindak lanjuti. Bisa dengan rapat kerja, pemanggilan instansi, atau rekomendasi perbaikan,” tambahnya.
Ia menekankan, prinsip dasar DPRD adalah menjaga akuntabilitas anggaran sekaligus memberi ruang kepada eksekutif untuk membuktikan komitmennya.
“Kita ingin program berjalan baik. Jangan sampai baru mulai, sudah dicurigai. Tapi kalau sudah jalan dan ada masalah, jangan harap bisa lolos dari pengawasan,” pungkas Sarkowi. (Adv/rk/le)
Posting Komentar