Teks foto : Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo (rk).
SAMARINDA - Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil II Balikpapan, Sigit Wibowo, menilai pembukaan lahan untuk perumahan skala besar di wilayah resapan air menjadi penyumbang signifikan terhadap krisis banjir yang masih menghantui Kota Balikpapan. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota.
“Eksploitasi lahan di Balikpapan bukan tambang, tapi perumahan. Dan ini tidak kalah bahayanya jika tidak dikendalikan. Penataan harus kembali mengacu pada RTRW agar tidak menambah titik rawan banjir,” kata politisi PAN itu, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, fenomena genangan di sejumlah kawasan seperti MT Haryono, Gunung Samarinda, dan Kelurahan Mekarsari menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan kota mulai kritis. Ia menyebut masifnya pembangunan permukiman di kawasan penyangga air menjadi alarm bagi pemerintah kota.
Meski demikian, Sigit tetap mengapresiasi sejumlah upaya Pemkot Balikpapan, seperti program bank sampah dan penataan kawasan kampung kota. Namun, ia menekankan bahwa program mitigasi banjir harus menjadi prioritas utama, terutama dengan meningkatnya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir.
“Program sodetan ke laut yang sudah diterapkan di daerah pinggiran seperti BSB terbukti efektif. Genangan mulai berkurang karena ada jalur pelepasan air langsung ke laut. Ini perlu direplikasi,” ujarnya.
Sigit juga mengusulkan Pemkot membangun drainase bawah tanah berukuran besar, serupa dengan sistem kanal tertutup di kota-kota maju. Model ini, katanya, dapat mengalirkan air hujan secara cepat tanpa mengganggu aktivitas permukiman maupun lalu lintas.
“Jika perlu kita dorong pembangunan drainase model kotak besar, agar aliran air hujan langsung tertampung dan tersalur ke laut. Ini investasi jangka panjang untuk melindungi kota,” tuturnya.
Ia berharap usulan ini segera dijawab melalui perencanaan teknis dan penganggaran yang konkret. DPRD Kaltim, tegas Sigit, siap mendorong penguatan sinergi antara Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim dalam mengatasi persoalan banjir secara struktural. (Adv/rk/le).
Posting Komentar