Fuad Fakhruddin: Daerah Penyangga IKN Jangan Jadi Penonton

Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin (istimewa).


SAMARINDA - Legislator DPRD Kaltim dari Dapil I Samarinda, Fuad Fakhruddin, menekankan pentingnya keadilan pembangunan di tengah bergulirnya proyek besar Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengingatkan, jangan sampai euforia IKN justru membuat kabupaten/kota di sekitarnya terpinggirkan secara pembangunan dan ekonomi.


“Jangan sampai daerah-daerah penyangga hanya jadi penonton. Mereka justru harus diperkuat karena menjadi penopang utama keberhasilan IKN,” tegas Fuad, Jumat (4/7/2025).


Politisi Gerindra ini menyebut, wilayah seperti Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara wajib mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan provinsi. Ia menilai ketimpangan akses infrastruktur dan layanan dasar harus segera dijawab dengan kebijakan afirmatif.


Menurutnya, pembangunan IKN akan menciptakan tarikan magnet ekonomi dan sosial yang besar, sehingga tanpa penguatan daerah sekitarnya, akan terjadi tekanan terhadap fasilitas umum, transportasi, hingga daya dukung lingkungan.


“Bayangkan jika penduduk meningkat tajam karena migrasi ke kawasan sekitar IKN, tapi jalan, air bersih, dan sekolahnya masih terbatas. Ini bisa memicu masalah sosial baru jika tidak diantisipasi,” katanya.


Fuad mendorong agar program-program strategis Pemprov Kaltim diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat lokal, terutama melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, dan pembukaan peluang usaha produktif.


Ia juga menilai pembangunan IKN bukan semata soal infrastruktur megah, tapi juga kesiapan mental dan sosial masyarakat Kaltim agar tidak tergerus oleh derasnya arus urbanisasi dan perubahan budaya.


“Transformasi ini harus menyeluruh, bukan hanya tampak luar. Kita ingin masyarakat Kaltim menjadi pelaku utama, bukan penonton di kampung sendiri,” imbuhnya.


Fuad menyatakan, DPRD Kaltim akan terus mengawal agar setiap proses pembangunan IKN tetap berpijak pada asas pemerataan, berkelanjutan, dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal.


“Kita tidak anti pembangunan. Tapi pembangunan harus adil. Jangan sampai kemegahan IKN justru menyisakan ketimpangan baru di rumah kita sendiri,” tutupnya. (Adv/rk/le).


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama