Teks foto : Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle (istimewa).
SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur menilai kemandirian pangan menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk, terutama dengan adanya kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, Kaltim memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Namun, tanpa kebijakan dan program konkret, daerah ini akan terus bergantung pada pasokan dari luar. Sabaruddin mendorong pemerintah segera menyiapkan strategi terpadu, mulai dari pencetakan sawah baru, perbaikan jaringan irigasi, penyaluran pupuk dan bibit unggul, hingga pelatihan petani agar mampu mengadopsi teknologi pertanian modern.
“Kita tidak bisa terus-terusan menjadi konsumen. Petani kita bukan hanya butuh alat, tapi juga pengetahuan dan keterampilan supaya bisa naik kelas dan lebih sejahtera,” tegasnya, Senin (4/8/2025).
Selain pertanian, sektor perikanan dan peternakan juga dinilai perlu mendapat perhatian serius. Harga pakan ikan yang melonjak, keterbatasan alat tangkap, hingga kurangnya fasilitas pengolahan pakan menjadi keluhan utama nelayan dan peternak.
“Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat pesisir dan pelaku peternakan. Mereka butuh dukungan nyata agar bisa bertahan dan berkembang,” ujarnya.
Sabaruddin menilai, dengan posisi strategis sebagai penyangga IKN, Kaltim seharusnya tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemain utama dalam rantai pasokan pangan nasional. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat agar pemberdayaan petani, nelayan, dan peternak bisa dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau kita tidak bergerak sekarang, kita akan tertinggal. Kaltim harus ambil peran besar dalam menopang ketahanan pangan nasional,” tandasnya.
Ia berharap seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dalam RPJMD Kaltim, sehingga penguatan sektor pangan dapat berjalan sejalan dengan arah pembangunan daerah. (Adv/Rk/Le)
Posting Komentar