Teks foto : Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin (istimewa).
SAMARINDA - Wacana pemangkasan anggaran yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akibat defisit keuangan mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa program Beasiswa Kukar Idaman harus menjadi prioritas dan tidak boleh menjadi korban kebijakan efisiensi.
Pernyataan ini disampaikan Salehuddin usai Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kaltim, Jumat (15/8/2025), menanggapi keresahan publik yang mencuat sejak awal Agustus terkait potensi pengurangan anggaran beasiswa.
“Program beasiswa sebaiknya tetap dijalankan. Jika memang ada penyesuaian anggaran, seharusnya diarahkan pada kegiatan yang tidak mendesak, bukan hak pendidikan masyarakat,” tegas Salehuddin.
Politikus Golkar itu menilai, beasiswa memiliki dampak sosial yang besar karena menyentuh langsung kebutuhan pelajar dan mahasiswa di Kukar. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mengutamakan pos-pos non-prioritas seperti perjalanan dinas, pengadaan fasilitas seremonial, atau belanja operasional lainnya jika ingin melakukan efisiensi.
“Kalau Pemkab Kukar benar-benar berkomitmen memprioritaskan pendidikan, maka program lain yang sifatnya tidak wajib bisa dikurangi. Jangan sampai program strategis seperti ini justru dikorbankan,” ujarnya.
Salehuddin juga mengingatkan, bulan Agustus menjadi periode krusial bagi mahasiswa untuk membayar biaya kuliah dan kebutuhan pendidikan lainnya. Jika pencairan beasiswa tertunda, maka keberlanjutan studi para penerima manfaat bisa terancam.
“Untuk teknis pelaksanaannya, kami serahkan kepada pemerintah daerah. Namun prinsipnya, jumlah penerima dan nominal bantuan harus tetap terjaga agar manfaatnya tidak berkurang,” pungkas mantan Ketua DPRD Kukar tersebut. (Adv/Fq/Le)
Posting Komentar