Teks foto : Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (istimewa).
SAMARINDA - Polemik antara PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI) dan PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP) di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dugaan adanya praktik persaingan bisnis tidak sehat dinilai berpotensi memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas investasi di daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa DPRD akan mengambil langkah proaktif untuk menengahi persoalan ini. Menurutnya, dunia usaha harus dibangun di atas prinsip saling menghormati, bukan saling menjatuhkan.
“Dari informasi yang kami terima, ada indikasi kedua perusahaan mencoba menyingkirkan satu sama lain. Jika benar, ini bertentangan dengan semangat persaingan usaha yang sehat. DPRD tidak akan tinggal diam,” tegas Darlis, Kamis (14/8/2025).
Darlis menuturkan, DPRD Kaltim pada dasarnya mendukung penuh investasi di Bumi Etam. Namun, ia mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi regulasi, mengedepankan transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, termasuk hak-hak masyarakat adat yang terdampak.
“Kami tidak anti-investasi, tetapi investasi harus memberi manfaat bagi daerah, melibatkan warga dalam perencanaan, dan memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim berencana membentuk tim gabungan lintas komisi untuk meninjau langsung kondisi lapangan. Tim ini akan mengumpulkan data, mendengarkan keterangan masyarakat, memanggil pihak perusahaan, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Hasil kunjungan nanti akan menjadi dasar kami dalam menentukan sikap resmi. Kami ingin keputusan DPRD berbasis fakta, bukan asumsi sepihak,” tambahnya.
Darlis berharap kedua perusahaan bisa mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama. Menurutnya, konflik bisnis tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan hidup.
“Investasi boleh berjalan, tapi manfaatnya harus dirasakan warga, bukan sebaliknya. Persoalan ini harus diselesaikan secara elegan agar dunia usaha dan masyarakat bisa hidup berdampingan,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le).
Posting Komentar