Teks foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (istimewa).
SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Bumi Etam. Salah satu fokus perhatian dewan saat ini adalah kondisi Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda yang dinilai membutuhkan langkah penyelamatan cepat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Hal ini mengemuka dalam rapat bersama Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Rabu (13/8/2025). Forum tersebut membahas langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan operasional RSI agar dapat kembali memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa keberadaan RSI tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketersediaan layanan kesehatan yang layak bagi warga Samarinda dan sekitarnya.
“Masalah RSI bukan sekadar soal aset atau administrasi. Ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Pemprov harus hadir dengan strategi penyelamatan agar rumah sakit ini kembali berfungsi maksimal,” tegas Darlis.
Dari hasil rapat, disepakati empat langkah penting. Pertama, Pemprov diminta memastikan keberlanjutan layanan kesehatan dengan memperhatikan nilai historis RSI. Kedua, mendukung penyusunan addendum perjanjian sewa untuk memberikan kepastian hukum pengelolaan rumah sakit. Ketiga, menyetujui mekanisme penyelesaian tunggakan Yarsi sebagai bentuk penyelesaian kewajiban. Keempat, mendorong pertemuan resmi lintas pihak untuk menyusun strategi konkret penyelamatan RSI.
Komisi IV menilai, apabila masalah RSI tidak segera diatasi, beban fasilitas kesehatan lain di Samarinda akan semakin berat. Masyarakat pun berpotensi kehilangan alternatif layanan kesehatan yang terjangkau.
“Keberlanjutan RSI adalah bagian dari menjaga keseimbangan layanan kesehatan di Kaltim. DPRD Kaltim akan terus mengawal persoalan ini agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le).
Posting Komentar