Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti serius dampak kebijakan pemangkasan transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan pemerintah pusat terhadap kondisi keuangan daerah. Tahun ini, efisiensi anggaran mencapai 50 persen dan langsung memengaruhi berbagai sektor strategis, termasuk pendanaan publikasi dan pembangunan di Bumi Etam.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan bahwa kondisi ini bisa menjadi lebih berat pada tahun 2026 apabila kebijakan efisiensi diperketat hingga 75 persen. Menurutnya, tanpa langkah antisipasi yang jelas, pemangkasan tersebut dapat berdampak langsung pada keberlanjutan program-program prioritas daerah.
“Kalau tahun depan pemangkasan mencapai 75 persen, dampaknya akan lebih serius. Bukan hanya publikasi pemerintah yang terganggu, tapi juga bisa berimbas pada pembayaran gaji pegawai dan pembiayaan pembangunan,” tegas Hasanuddin, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi tidak hanya menyentuh belanja rutin, tetapi juga dana bagi hasil dan program strategis lainnya. Situasi ini memaksa pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama belanja pemerintah.
“Kita terpaksa memutar otak. PAD sekarang jadi tumpuan utama. Kalau PAD tidak maksimal, maka sektor publikasi, pelayanan publik, hingga agenda pembangunan pasti terdampak,” ujarnya.
Hasanuddin juga menegaskan bahwa dalam kondisi keuangan yang terbatas, transparansi pengelolaan anggaran harus semakin diperkuat. Semua belanja, termasuk untuk publikasi dan kerja sama media, wajib mengacu pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar akuntabilitas terjaga.
“Pos anggaran apa pun tidak boleh keluar jalur. Kita harus memastikan pengelolaan anggaran terbuka dan sesuai aturan supaya kepercayaan publik tetap terjaga,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menyoroti potensi terpangkasnya alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi untuk kabupaten dan kota. Jika hal ini terjadi, distribusi informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat bisa semakin terhambat, sekaligus mengganggu percepatan pembangunan di daerah.
“Kondisi keuangan daerah saat ini memang tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu langkah alternatif agar roda pembangunan tidak berhenti dan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan tetap terjaga,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le)
Posting Komentar