Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah (istimewa).
SAMARINDA - Rencana pemerintah pusat menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 di Jakarta menuai kritik dari DPRD Kalimantan Timur. Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan semangat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, upacara kenegaraan semestinya menjadi momentum strategis untuk menegaskan peran IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
“Kalau pemerintah serius menjadikan IKN sebagai ibu kota, maka momen sebesar HUT RI seharusnya digelar di sana. Ini menyangkut konsistensi kebijakan dan komitmen nasional,” tegas Syarifatul, Rabu (6/8/2025).
Ia menilai alasan infrastruktur IKN yang disebut belum sepenuhnya siap tidak seharusnya menjadi hambatan utama. Menurutnya, upacara kemerdekaan memiliki nilai simbolis yang jauh lebih penting ketimbang kesiapan fisik semata.
“Pembangunan identitas IKN tidak cukup dengan beton dan bangunan. Kehadiran simbol kenegaraan adalah bagian penting dari proses transisi. Upacara kemerdekaan justru menjadi simbol yang harus ditunjukkan,” jelasnya.
Syarifatul juga menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan kenegaraan di IKN memiliki arti strategis, bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk dunia internasional.
“Dunia harus melihat keseriusan Indonesia. IKN bukan sekadar proyek, melainkan wajah baru bangsa. Momen seperti ini bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan pesan politik dan diplomatik yang kuat,” ujarnya.
Pemerintah pusat sebelumnya memutuskan upacara HUT RI ke-80 tetap dilaksanakan di Jakarta dengan alasan kesiapan teknis dan logistik. Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah meresmikan logo dan tema peringatan sejak 23 Juli 2025.
Meski demikian, DPRD Kaltim berharap keputusan ini tidak menandakan melemahnya semangat pemindahan ibu kota. Syarifatul menegaskan bahwa penyelenggaraan upacara tahun depan harus bisa dilaksanakan langsung di IKN.
“Ini bukan sekadar soal lokasi. Ini soal pesan konstitusional dan komitmen politik. Kami akan terus mendorong agar peringatan HUT RI berikutnya bisa berlangsung di IKN secara permanen,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le).
Posting Komentar