Kutai Kartanegara – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pihaknya akan terus mempererat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar.
Hal ini disampaikan setelah penandatanganan surat pernyataan pelaksanaan MCSP (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention) Tahun 2025, Rabu (6/8/2025).
Menurut Aulia, sinergi yang selama ini dibangun melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kejari Kukar terbukti efektif dalam memberikan pembekalan kepada kepala OPD. “Kepala OPD adalah eksekutor pembangunan. Mereka harus memahami regulasi agar terhindar dari potensi pelanggaran hukum,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam pembekalan yang difasilitasi Kejari Kukar, para kepala OPD mendapatkan pemahaman terkait mitigasi risiko, potensi penyalahgunaan wewenang, hingga tata kelola anggaran yang baik. “Pendampingan ini penting agar setiap rupiah anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan benar,” ujarnya.
Langkah tersebut juga menjadi strategi jangka panjang Pemkab Kukar dalam menekan potensi korupsi di tubuh birokrasi.
Aulia menambahkan, keberlanjutan kerja sama dengan Kejari akan memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan tanpa mengurangi kreativitas OPD dalam melaksanakan program. “Kami ingin pembangunan tetap jalan, tapi juga aman secara hukum,” tandasnya. (Adv/Di/Le).
Posting Komentar