Teks foto : Anggota DPRD Kaltim Fraksi Golkar, Apansyah saat menyampaikan hasil reses di kegiatan rapat paripurna (rk).
SAMARINDA - Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menjadikan suara rakyat sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Apansyah, Anggota Komisi III DPRD Kaltim sekaligus perwakilan Fraksi Golkar, dalam rapat paripurna ke-28 pada Senin (4/8/2025), usai merampungkan agenda reses masa sidang kedua.
Selama reses yang digelar pada 1–8 Juli 2025, Fraksi Golkar berhasil menjaring 515 aspirasi masyarakat dari 168 titik pertemuan di 74 desa/kelurahan dan 49 kecamatan, yang tersebar di delapan kabupaten/kota, termasuk Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, dan Berau.
“Reses bukan sekadar ritual atau rutinitas formal. Ini adalah momen kami turun langsung ke masyarakat, mendengar keluh kesah mereka, dan membawa pulang solusi,” tegas Apansyah.
Meskipun sempat ada penyesuaian jadwal karena kegiatan Fraksi Golkar DPR RI di Jakarta, Apansyah memastikan seluruh anggota tetap menuntaskan reses hingga 10 Juli 2025. Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat yang dikumpulkan tidak akan berhenti sebagai laporan di atas meja, melainkan akan ditindaklanjuti secara konkret.
“Semua masukan akan kami formulasikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan menjadi acuan dalam Musrenbang RKPD tahun depan. Dari sini, arah kebijakan daerah akan kita pastikan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti prioritas pembangunan Kaltim 2025, yang berfokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan infrastruktur. Apansyah menegaskan, tantangan seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan kesenjangan gender harus diselesaikan dengan kebijakan berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
“Kita tidak bisa lagi membangun hanya dari atas meja. Masukan masyarakat adalah kompas agar kebijakan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kaltim telah menyepakati APBD 2025, dengan alokasi anggaran yang diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, dan transformasi ekonomi yang lebih inklusif.
“Dengan landasan aspirasi yang kuat, kita bisa menjawab tantangan pembangunan melalui program yang konkret. Fraksi Golkar berkomitmen penuh agar pembangunan menyentuh setiap lapisan masyarakat, dari kota hingga desa,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le)
Posting Komentar