Teks foto : Anggota DPRD Kaltim Fraksi Golkar, Apansyah sata menyampaikan pandangan Fraksi di rapat paripurna (rk).
SAMARINDA - Suara masyarakat dari pelosok Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025). Melalui laporan hasil reses masa sidang kedua tahun 2025, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi rakyat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan, hingga sosial kemasyarakatan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyampaikan bahwa banyak warga berharap ada penguatan nyata terhadap pelaku usaha kecil dan akses kerja bagi tenaga lokal. Aspirasi tersebut muncul dari berbagai daerah pemilihan di Kaltim.
“Warga ingin perubahan yang bisa mereka rasakan langsung. Bukan sekadar janji program, tapi akses modal yang mudah, pelatihan usaha yang berkelanjutan, dan pendampingan yang menyentuh hingga ke kampung-kampung,” ujarnya.
Namun, persoalan tak hanya berhenti di sektor UMKM. Apansyah menyoroti keluhan masyarakat soal dunia kerja yang dinilai belum berpihak pada tenaga lokal. Menurutnya, masih banyak perusahaan di Kaltim yang lebih mengandalkan pekerja dari luar daerah.
“Kita tidak anti investasi, tapi perusahaan yang beroperasi di sini juga harus memberi peluang kerja lebih luas untuk anak-anak daerah,” tegasnya.
Di sektor pertanian, produktivitas padi Kaltim disebut masih rendah. Pada 2024, hasil panen padi hanya mencapai 3,9 ton per hektare, sementara kebutuhan pangan lokal terus meningkat.
“Petani butuh dukungan nyata, bukan cuma simbolis. Benih unggul, pupuk, saluran irigasi, dan alat pertanian itu mutlak dibutuhkan. Kalau perlu, segera buka lahan baru untuk sawah,” katanya.
Sementara di sektor peternakan, produksi daging lokal disebut baru mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan Kaltim. Minimnya bantuan bibit ternak, pakan, dan fasilitas pengelolaan menjadi persoalan utama.
“Kalau peternak dibekali dengan baik, kita tidak perlu lagi bergantung pada pasokan daging dari luar,” jelas Apansyah.
Untuk sektor perkebunan, kelapa sawit masih mendominasi dengan lahan seluas 1,5 juta hektare dan produksi lebih dari 17 juta ton per tahun. Namun, petani kecil merasa tertinggal jauh dibanding pelaku industri besar.
“Mereka butuh lebih dari sekadar bibit unggul. Jalan menuju kebun, akses modal, dan bimbingan teknis dari pemerintah juga sangat penting,” ungkapnya.
Sorotan juga datang dari wilayah pesisir. Nelayan dan pembudidaya ikan mengeluhkan mahalnya harga pakan, minimnya sarana tangkap seperti kapal, jaring, dan mesin dompeng, hingga terbatasnya fasilitas pengolahan hasil laut.
“Nelayan kita kesulitan melaut bukan karena malas, tapi karena peralatan mereka kalah jauh dari nelayan luar. Mereka juga minta SPBU nelayan dihidupkan lagi dan dikelola oleh desa,” tutur Apansyah.
Selain itu, warga pesisir berharap pelatihan pengolahan hasil laut seperti ikan asin, kerupuk udang, dan abon ikan bisa diperluas. Produk-produk ini dinilai punya potensi besar di pasar regional jika dikemas dan dipasarkan dengan baik.
Tak hanya fokus pada ekonomi, Fraksi Golkar juga menerima banyak aspirasi terkait kebutuhan sosial. Warga meminta penambahan unit pemadam kebakaran di wilayah rawan, pemasangan CCTV di lingkungan warga, serta sistem pengelolaan sampah yang lebih modern.
“Program bedah rumah yang sudah berjalan harus dilanjutkan, tapi mekanismenya dibuat lebih terbuka supaya tepat sasaran,” imbuhnya.
Warga juga mengusulkan peningkatan perhatian terhadap rumah ibadah, fasilitas olahraga, dan ruang seni budaya sebagai sarana memperkuat ikatan sosial dan budaya masyarakat lokal.
Apansyah menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses tidak akan berhenti sebatas catatan formal.
“Kami pastikan semua yang disampaikan warga akan kami tuangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Aspirasi inilah yang jadi kompas bagi arah pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar