Teks foto : Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin (istimewa).
BALIKPAPAN - Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan daerah untuk memastikan penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. Dorongan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Inspektorat Daerah Kaltim dan Sekretariat DPRD Kaltim yang digelar di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (13/8/2025) lalu.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut masih lemahnya tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi catatan serius. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diketahui belum menindaklanjuti rekomendasi BPK, bahkan ada yang menunda hingga bertahun-tahun.
“Kami menemukan ada OPD yang membiarkan LHP BPK tanpa tindak lanjut selama dua sampai tiga tahun. Kondisi ini harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan baru,” tegas Salehuddin.
Menurutnya, rapat kerja ini bukan sekadar ajang evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat langkah pencegahan penyimpangan. DPRD Kaltim mendorong agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan lebih hati-hati, terukur, dan berorientasi pada efektivitas program.
“Forum ini menjadi bagian penting dari penguatan aspek pencegahan. Kami ingin memastikan bahwa anggaran tahun 2025 benar-benar digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Salehuddin juga mengusulkan agar rapat evaluasi semacam ini dijadikan agenda rutin. Menurutnya, keberlanjutan forum akan membantu OPD lebih terbuka dalam melaporkan capaian program, kendala di lapangan, serta mempersiapkan rencana kerja yang lebih matang untuk tahun 2026.
“Melalui forum seperti ini, kita mendapatkan gambaran menyeluruh: mana program yang sudah berjalan, mana yang belum, dan bagaimana prognosis anggaran ke depan. Dengan begitu, perencanaan bisa lebih tepat dan akuntabel,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut. (Adv/Fq/Le)
Posting Komentar