SANGATTA, Prediksi.co.id — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi menandai babak baru dalam reformasi birokrasi dengan beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini menyediakan 132 jenis layanan dari 31 instansi berbeda. Inisiatif ini menjadi wujud nyata transformasi layanan publik menuju era digital yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, memimpin langsung acara peresmian MPP yang berlangsung di Sangatta, didampingi Kepala DPMPTSP Darsafani dan sejumlah pejabat Forkopimda. Sementara Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengikuti acara secara daring dalam forum yang juga dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB Otok Kuswandaru.
Dalam arahannya, Rini Widyantini menegaskan bahwa MPP bukan sekadar tempat layanan, melainkan simbol perubahan tata kelola pemerintahan yang inklusif. “MPP menjamin akses pelayanan untuk semua masyarakat. Kami hadirkan sistem yang terhubung melalui berbagai kanal, baik tatap muka, digital, maupun jarak jauh,” tegasnya.
MPP Kutim menjadi satu dari 11 MPP baru yang diresmikan secara serentak oleh KemenPAN-RB pada triwulan III tahun 2025. Fasilitas ini mengintegrasikan layanan lintas lembaga seperti Imigrasi, BPJS, Samsat, Bankaltimtara, Pos Indonesia, hingga Kejaksaan. Layanan populer yang kini dapat diakses masyarakat meliputi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), dan berbagai jenis perizinan usaha.
Tak hanya layanan tatap muka, Kutim juga memperluas akses melalui MPP Digital, memungkinkan warga mengurus izin tenaga kesehatan dan layanan administratif lain secara daring.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kutim tengah membangun gedung permanen MPP berlantai tiga di atas lahan seluas 1,7 hektare dengan progres konstruksi 25 persen. Bangunan ini dirancang untuk menjadi pusat layanan publik modern seluas 2.716 meter persegi.
Bupati Ardiansyah menekankan, keberadaan MPP merupakan wujud nyata visi daerah: Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing. “MPP bukan hanya tempat layanan, tapi representasi tata kelola modern yang mempercepat pelayanan dan investasi daerah,” ujarnya.
Dengan hadirnya MPP, Kutim menapaki babak baru menuju pemerintahan yang responsif, efisien, dan berpihak pada masyarakat. (Adv Prokompin Kutim/Sol/Le).
Posting Komentar