Bupati Kutim Tekankan Konsolidasi dan Koordinasi Fiskal bersama Kemenkeu

SANGATTA, Prediksi.co.id – Menyikapi dinamika kebijakan fiskal nasional dan ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah proaktif dengan mempererat koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, guna memastikan stabilitas pembiayaan pembangunan daerah pada tahun 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi untuk mengantisipasi potensi guncangan anggaran yang dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi turbulensi anggaran. Langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, guna memastikan stabilitas pembiayaan daerah pada tahun 2026.

Dalam instruksinya, Bupati Ardiansyah secara tegas memerintahkan jajaran pemerintah daerah untuk menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam keterangannya, Ardiansyah mengungkapkan bahwa ia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan komunikasi berkelanjutan dengan Kementerian Keuangan. Instruksi ini bertujuan untuk memantau perkembangan kebijakan fiskal terkini dan mencari solusi atas tantangan anggaran yang dihadapi.

Bupati juga memberikan mandat khusus kepada pejabat terkait untuk menjalankan tugas koordinasi ini. “Sudah, kita terus berkoordinasi. Saya perintahkan Bapak Negara untuk koordinasi sekda bagian keuangan, BPKAD untuk koordinasi terus dengan Kementerian Keuangan.”

Lebih jauh, Ardiansyah menyampaikan apresiasi dan optimisme terhadap kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani. Bupati juga menyoroti pendekatan Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, yang dinilainya sangat visioner. Ardiansyah optimis dengan kemampuan menteri dalam menganalisis dinamika ekonomi global yang dapat mempengaruhi anggaran daerah.

Keyakinan ini didasarkan pada kapasitas dan rekam jejak Menteri Sri Mulyani dalam membaca tren ekonomi global. “Dan kalau dilihat dari komentar Menteri Keuangan yang baru ini luar biasa beliau untuk melihat dan menelah apa yang terjadi ke dunia.”

Di sisi lain, Bupati Ardiansyah juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pendanaan daerah. Selama ini, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor sumber daya alam. Lebih lanjut, Ardiansyah berharap terjadi penguatan sistem pendanaan daerah. Selama ini, daerah masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan tersebut dan meminimalisir potensi pengurangan alokasi dana.

Harapan utama Bupati adalah agar ketergantungan pada DBH dapat dikurangi untuk meminimalkan dampak fluktuasinya. “Tapi kira-kira untuk penguatan, kan selama ini kita di DBH aja nih Pak, kira-kira untuk penguatan kita lepas dari pengurang itu.”

Ardiansyah juga menyampaikan harapannya agar tidak terjadi guncangan signifikan pada pos-pos anggaran vital, seperti untuk pembiayaan gaji pegawai. Harapan utama Bupati adalah agar tidak terjadi guncangan signifikan dalam pembiayaan, terutama untuk pos-pos vital seperti kepenggawaian atau gaji pegawai. 

Ia menekankan bahwa setiap pos anggaran, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), memiliki mekanisme dan sumber pembiayaannya masing-masing, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mengelolanya.

Bupati mengakui kompleksitas pengelolaan berbagai skema pendanaan daerah tersebut. “Mudah-mudahan yang terkait dengan ini, dengan pembiayaan... Kepenggawaian ini, ini tidak terjadi turbulensi yang mendasar, yang signifikan. Karena kan masing-masing sesuai dengan pembiayaannya. Ini, itu, ini, ini, dan sebagainya. Ada DAW, ada DAK, dan sebagainya. Banyak mensiasatinya.”

Meski tidak merinci lebih detail, Bupati mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran fungsional untuk sektor pendidikan, teknis, dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD tahun depan. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat meski dalam situasi ketidakpastian fiskal. (Adv/Za/Le).