SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, mengingatkan pentingnya sinergi antara lembaga masyarakat, organisasi pemuda, dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola hibah yang bersih, transparan, dan berdampak luas. Ia menilai, efektivitas penggunaan dana hibah sangat bergantung pada kedisiplinan administrasi dan semangat kolaboratif para penerimanya.
Dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Pertanggungjawaban Dana Hibah 2025 di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Mahyunadi berbicara tegas di hadapan puluhan peserta dari berbagai lembaga. Ia menyoroti dinamika internal organisasi yang sering kali menghambat proses penyaluran bantuan.
“Ada yang dibantu justru berkonflik di dalam. Kalau tidak dibantu, kegiatan mereka terhenti. Ini yang harus diubah. Hibah itu untuk kemajuan bersama,” ujarnya.
Mahyunadi mengapresiasi lembaga-lembaga seperti STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam), STIPER (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), dan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang selama ini berkontribusi bagi Kutim. Namun ia menegaskan, bantuan tidak akan efektif tanpa akuntabilitas dan komitmen organisasi dalam menjaga integritas pengelolaan dana publik.
Ia menaruh harapan besar pada pemuda Kutim untuk menjadi motor perubahan. “Kreativitas adalah kunci bertahan di era cepat seperti sekarang. Jangan stagnan. Pemuda harus jadi pelopor inovasi,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kabag Kesra Nurcholis menyebutkan kegiatan sosialisasi ini bagian dari upaya meningkatkan kapasitas lembaga penerima hibah. Ia menekankan pentingnya memahami regulasi agar laporan keuangan dapat disusun sesuai ketentuan.
“Masih ada yang salah dalam pencatatan, kadang karena kurang komunikasi. Jadi, kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tapi pembinaan,” jelas Nurcholis.
Program dana hibah Pemkab Kutim 2025 akan diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, olahraga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap, dana hibah menjadi katalis perubahan sosial—melahirkan lembaga yang mandiri dan masyarakat yang berdaya. Dengan penekanan pada transparansi dan dampak sosial, Pemkab Kutim di bawah kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi bertekad menegakkan prinsip good governance. (Adv Prokompin Kutim/Sol/Le).
Posting Komentar