BALIKPAPAN, Prediksi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini ditegaskan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 yang digelar di Kota Balikpapan.
Dalam forum strategis tersebut, Ardiansyah hadir bersama Ketua DPRD Kutim Jimmi, Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Rakor ini mempertemukan langsung kepala daerah se-Kaltim dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, dan para deputinya. Turut hadir Gubernur Kaltim Rudi Masud, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut Ardiansyah, Rakor ini menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga. “KPK memberikan banyak arahan penting, terutama tentang sistem digitalisasi pengawasan dan pelaporan keuangan daerah. Kami di Kutim sudah mulai menyesuaikan dengan sistem yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ardiansyah juga menekankan bahwa integritas aparatur menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih. “Kita harus mulai dari perubahan perilaku, bukan hanya sistem. ASN harus paham bahwa pelayanan publik adalah amanah, bukan ladang keuntungan pribadi,” tegasnya.
Rakor Pencegahan Korupsi Kaltim 2025 membahas sejumlah agenda penting, termasuk penguatan monitoring dan evaluasi (monev), optimalisasi sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, hingga pelaporan gratifikasi secara digital.
Langkah KPK ini disambut baik oleh pemerintah daerah karena sejalan dengan semangat good governance dan clean government. Dengan sinergi ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
“Pemerintah daerah punya peran vital. Jika semua komitmen dijalankan, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya langsung,” kata Ardiansyah.
Ia menambahkan, Kutim siap menjadi salah satu contoh daerah yang konsisten menjaga integritas birokrasi. “Pencegahan korupsi bukan hanya slogan, tapi kerja nyata bersama,” tutupnya. (Adv Prokompin Kutim/Sol/Le).
Posting Komentar