Pernyataan itu disampaikan Mahyunadi usai menghadiri dialog pendidikan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti di Pendopo Lamin Odah Etam, Kompleks Gubernuran Kaltim, Samarinda, beberapa pekan lalu. “Pemkab Kutim berkomitmen untuk menyelaraskan semua arah kebijakan pendidikan. Tujuannya satu: memastikan semua anak di Kutim mendapat akses dan mutu pendidikan yang sama,” kata Mahyunadi.
Ia mencontohkan program sekolah gratis atau Gratispol di tingkat provinsi yang kini menjadi kebijakan unggulan Pemprov Kaltim. Pemkab Kutim, lanjutnya, siap menyesuaikan dengan menyediakan dukungan di tingkat SD dan SMP, termasuk penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta bantuan sarana belajar.
Mahyunadi juga menyinggung dua perguruan tinggi daerah, STIPER dan STAIS, yang terus didorong menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia lokal. “Kami ingin dua kampus ini jadi kebanggaan Kutim dan bisa bersaing dengan kampus di kota besar,” ujarnya.
Langkah konkret lain yang disorot adalah distribusi guru ASN hingga pelosok, termasuk sekolah swasta. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan semangat pemerataan. “Kalau pusat mengatur guru ASN bisa ditempatkan di sekolah swasta, kami siap laksanakan,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Kutim terus memperhatikan kesejahteraan guru dengan insentif dan pelatihan berkelanjutan. “Kualitas pendidikan tak akan naik tanpa guru yang sejahtera,” tambahnya.
Menutup pernyataan, Mahyunadi menegaskan optimisme bahwa kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci menghapus ketimpangan pendidikan di Kutim. “Kalau tak mau wujudkan pemerataan, bubarkan saja pemerintah,” ucapnya serius, menandai tekad kuat untuk menjadikan Kutim sebagai daerah yang adil dalam pendidikan. (Adv Porkompin Kutim/Sol/Le).
Posting Komentar