SANGATTA — Suasana hangat terasa di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutai Timur, Bukit Pelangi, Sangatta, ketika perwakilan masyarakat Kutai Utara bertemu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kutim. Dalam pertemuan itu, harapan lama tentang lahirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Utara kembali menyala terang. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, hadir langsung mewakili pemerintah daerah menagkomodir aspirasi yang telah diperjuangkan lebih dari satu dekade.
Pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Ketua Komite Pembentukan Kutai Utara, Majedi, serta anggota legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten seperti Arfan dan Baya Sargius, menjadi momentum penting. Mereka mengulas perjalanan panjang perjuangan masyarakat Kutai Utara sejak 2005.
Majedi menguraikan, sejak 2009 DPRD Kutim sudah menyetujui usulan pemekaran wilayah tersebut. Bahkan pada 2010, Universitas Mulawarman dan Universitas Gadjah Mada telah melakukan kajian akademik dan memberikan nilai kelayakan 429 poin dari 14 kategori — angka yang menempatkan Kutai Utara pada status “sangat layak” menjadi daerah otonom.
“Lebih dari sepuluh tahun kami menunggu, tapi semangat kami tidak pernah padam,” kata Majedi. Ia berharap, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan visi Asta Cita yang menekankan pembangunan dari pinggiran, aspirasi ini bisa segera diwujudkan, sebagaimana pemekaran empat provinsi di Papua.
Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan komitmen pemerintah daerah, “Kami akan terus membuka ruang komunikasi dan memperjuangkan ini bersama. Harapan masyarakat Kutai Utara adalah harapan kita semua.”
Bagi Kutim, dukungan terhadap DOB Kutai Utara bukan hanya bentuk solidaritas, tetapi juga strategi pemerataan pembangunan. Wilayah Kutai Utara memiliki potensi besar di sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan, namun masih membutuhkan akses pemerintahan yang lebih dekat agar pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya bisa lebih optimal. (Adv Prokompi Kutim/Sol/Le).
Posting Komentar