SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kini mengedepankan pendekatan bottom-up dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Mekanisme ini memberi ruang lebih besar bagi warga desa untuk menentukan kebutuhan mereka lewat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Cholid, menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi menerapkan pola pelatihan yang ditentukan dari atas. Setiap program dirumuskan berdasarkan aspirasi dan usulan masyarakat, sehingga materi pelatihan dapat lebih relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi lokal.
"Jadi kami juga bekerja sama, misalkan bekerja sama
dengan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak) itu dalam penumbuhan, kemudian
mereka berkolaborasi," imbuhnya.
Idham mencontohkan keberagaman usulan dari desa-desa,
seperti pelatihan tata rias tingkat dasar di Desa Karangan dan pembuatan sabun
serta shampoo di desa lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena
peserta sudah memiliki ketertarikan dasar.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Ia menyayangkan bahwa
alokasi usulan untuk program pemberdayaan masih sangat minim dibandingkan
dengan permintaan untuk pembangunan fisik. Hal ini secara tidak langsung
mempengaruhi besaran anggaran yang dapat dialokasikan untuk program
pemberdayaan.
"Kalau banyak usulan kan juga banyak anggaran yang
masuk kekita, tapi tidak bisa di paksakan untuk mengusulkan," jelas
Idham.
Dengan sistem yang berpusat pada usulan warga ini, DP3A
Kutim berharap dapat menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan
benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan taraf
ekonomi keluarga. (Adv/Za/Le).
Posting Komentar