SANGATTA, Prediksi.co.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terpaksa mengubah arah kebijakan pembangunan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mengalami koreksi signifikan. Dari semula Rp 11,151 triliun, kini menyusut menjadi Rp 9,376 triliun. Penurunan hampir Rp 1,8 triliun ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan tekanan fiskal yang tengah dihadapi banyak daerah akibat efisiensi nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rizali Hadi, menuturkan bahwa perubahan ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan penghematan pemerintah pusat. “Kami harus menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja agar tetap sehat dan seimbang,” ujarnya di Kantor Bapenda Kutim.
Rizali menyebutkan, koreksi terbesar terjadi pada belanja daerah yang turun dari Rp 11,136 triliun menjadi Rp 9,475 triliun. Artinya, sekitar 15 persen anggaran harus dikurangi, termasuk pada pos belanja operasional, modal, dan transfer ke kecamatan.
Meski begitu, Pemkab Kutim menegaskan bahwa prioritas pembangunan tidak akan ditinggalkan. “Kita tetap fokus pada enam arah kebijakan utama dan 50 program unggulan kepala daerah. Layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap jadi perhatian,” tambah Rizali.
Pemerintah juga mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 113,9 miliar sebagai bantalan keuangan, sementara penyertaan modal untuk Perumdam Tirta Tuah Benua senilai Rp 15 miliar tetap dijalankan.
Kendati ruang fiskal semakin sempit, Pemkab berkomitmen menjaga ritme pembangunan tetap bergerak. “Kami tidak ingin efisiensi menjadi alasan berhentinya pelayanan publik. Justru di tengah keterbatasan inilah inovasi diuji,” kata Rizali.
Langkah-langkah efisiensi dan penajaman program kini menjadi strategi utama Kutim agar pembangunan tetap berdampak nyata bagi masyarakat, meski harus beroperasi dalam batas fiskal yang ketat. (Adv Prokompin Kutim/Sol/Le).
Posting Komentar