INISIATOR DISKUSI: Direktur PT Suara Arusbawah, Yakub Anani (Adl/Prediksi.co.id).
SAMARINDA, Prediksi.co.id– Di sejumlah Rukun Tetangga (RT) di Kota Tepian, papan kecil bertuliskan “Probebaya” berdiri di dekat gang yang baru dicor atau drainase yang diperbaiki. Di balik papan itu, ada proses musyawarah warga, perencanaan partisipatif, dan pelaksanaan kegiatan berbasis kebutuhan lokal. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) bukan sekadar proyek fisik, melainkan desain kebijakan yang bertumpu pada partisipasi akar rumput.
Memasuki periode kedua kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, diskursus mengenai keberlanjutan program ini mulai menguat. Pertanyaannya sederhana namun krusial: apakah Probebaya akan tetap menjadi arsitektur utama pembangunan berbasis RT ketika kepemimpinan daerah berganti?
Isu tersebut akan menjadi pokok bahasan dalam Diskusi Publik bertema keberlanjutan Probebaya yang digelar pada Minggu, 15 Februari 2026, pukul 12.00–16.00 WITA di Universitas Mulawarman, Samarinda. Forum ini diinisiasi oleh media daring Arusbawah.co sebagai ruang deliberasi terbuka lintas elemen masyarakat.
Direktur PT Suara Arusbawah, Yakub Anani, menegaskan bahwa forum ini bukan ruang konfrontasi, melainkan arena evaluasi konstruktif. Menurutnya, karena Probebaya telah menjangkau unit sosial paling mikro—RT—maka keberlanjutannya harus ditopang oleh desain kebijakan yang kokoh, bukan sekadar legitimasi figur kepala daerah. Program yang berdampak langsung pada infrastruktur dasar dan pemberdayaan warga perlu memiliki fondasi regulatif dan sistem evaluasi yang berkelanjutan.
Sejak diluncurkan pada 2021, Probebaya dirancang dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Warga dilibatkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Secara administratif, cakupannya meluas hampir ke seluruh RT di Samarinda. Namun, efektivitas substantifnya tetap perlu diuji melalui indikator yang lebih dari sekadar serapan anggaran dan laporan kegiatan.
Dalam forum diskusi nanti, sejumlah pertanyaan strategis akan diangkat: apakah kepemimpinan berikutnya memiliki komitmen melanjutkan program ini? Sejauh mana para figur potensial memahami filosofi pemberdayaan yang menjadi basis Probebaya? Jika diteruskan, inovasi apa yang perlu dilakukan agar lebih adaptif? Dan jika diganti, apakah tersedia alternatif kebijakan yang lebih efektif di tingkat RT?
Sejumlah catatan kritis juga akan dibedah secara terbuka, mulai dari isu transparansi pengelolaan anggaran, potensi elite capture di tingkat lokal, disparitas kapasitas sumber daya manusia pengelola, hingga kecenderungan indikator keberhasilan yang terlalu administratif. Selain itu, minimnya evaluasi independen serta risiko politisasi program menjadi variabel penting dalam analisis keberlanjutan kebijakan publik.
Forum ini turut mengundang unsur tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan RT, organisasi masyarakat sipil seperti Pokja 30, mahasiswa, partai politik, hingga pers. Pendekatan yang digunakan adalah panel interaktif dengan sesi tanya jawab terarah serta perumusan rekomendasi kebijakan berbasis data.
Salah satu isu yang mengemuka ialah dominasi kegiatan infrastruktur skala kecil dibandingkan penguatan dampak ekonomi langsung. Kritik ini dipandang sebagai peluang reformulasi kebijakan. Ke depan, Probebaya dinilai dapat ditransformasikan menuju model pemberdayaan ekonomi mikro berbasis RT, pelatihan adaptif sesuai potensi lokal, serta integrasi dengan ekosistem UMKM kota.P
ada akhirnya, diskusi ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi yang memastikan program berbasis masyarakat tidak rapuh oleh dinamika politik elektoral. Jika sebuah kebijakan benar-benar hidup di tingkat RT, maka ia harus memiliki ketahanan institusional. Samarinda membutuhkan kebijakan publik yang tidak hanya populer, tetapi juga resilien, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata bagi warga.(Di/Le).
Posting Komentar