SAMARINDA, Prediksi.co.id — Politik Benua Etam akhir-akhir ini benar-benar memanas, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, ditudingan berada di balik bergulirnya hak angket DPRD Kaltim terhadap Gubernur Rudy Mas’ud. Tentu semua harus berdasarkan fakta bukan asumsi.
Untuk itu, Wakil Gubernur Kaltim ini menegaskan tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam proses politik tersebut dan mengaku tidak menginginkan situasi yang kini berkembang.
“Saya juga tidak mau situasi seperti ini. Di-frame seolah-olah karena saya wagub lalu ada hak angket terhadap gubernur, maka saya dianggap mengatur semuanya,” ujar Seno Aji, Rabu (28/5/2026).
Menurut Seno, narasi yang berkembang di media sosial maupun sejumlah platform informasi hanya dibangun berdasarkan asumsi. Ia mengaku sudah mengetahui isu tersebut sejak hak angket disetujui masuk dalam rapat paripurna DPRD Kaltim.
“Saya tahu informasi itu beredar, tapi itu tidak benar. Saya bukan dalang, saya wagub,” katanya.
Seno menilai tudingan yang diarahkan kepadanya terlalu dipaksakan hanya karena dirinya menjabat sebagai wakil gubernur. Ia menyebut pola yang berkembang lebih menyerupai “cocokologi” dibanding analisa yang memiliki dasar kuat.
“Karena posisi saya wagub, lalu semua dikaitkan ke saya. Ini seperti cocokologi saja,” ucapnya.
Ia juga menyoroti narasi yang terus berulang tanpa menghadirkan penjelasan yang berimbang. Menurutnya, hanya sedikit pihak yang melakukan konfirmasi langsung kepadanya, sementara tudingan justru berkembang secara masif di ruang publik.
“Ada beberapa wartawan yang bertanya langsung dan sudah saya jawab. Tapi yang terus beredar justru tudingan-tudingan itu,” ujarnya.
Seno mengatakan masyarakat dapat menilai sendiri kualitas independensi dan akurasi sebuah informasi apabila dibangun hanya berdasarkan asumsi tanpa verifikasi yang memadai.
“Kalau narasi terus diputar tanpa dasar yang jelas dan tanpa keberimbangan, publik tentu bisa menilai sendiri,” katanya.
Menanggapi isu yang terus berkembang, Seno bahkan sempat menanggapinya dengan nada bercanda. Ia menyebut dirinya dianggap terlalu hebat apabila benar mampu mengendalikan proses politik di DPRD.
“Kalau saya bisa mengatur semua itu, mungkin sekarang saya sudah diminta Trump jadi konsultan politik,” ujarnya sambil tertawa.
Seno juga memberikan penjelasan terkait foto yang viral di media sosial dan memperlihatkan dirinya bersama sejumlah pihak yang disebut sebagai penginisiasi aksi demonstrasi. Ia menegaskan foto tersebut merupakan dokumentasi lama yang kembali digunakan untuk membangun opini berbeda.
“Itu foto lama yang dipakai lagi untuk kondisi yang berbeda,” tegasnya.
Sebelumnya, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur juga memberikan klarifikasi terkait video viral yang diunggah akun Instagram @Kaltim.flash pada 23 Mei 2026. Video tersebut menampilkan foto pertemuan sejumlah pihak dengan Seno Aji dan menuding gerakan Aksi 215 sebagai aksi “pesanan” politik.
Humas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Lukman Nil Hakim, menyebut tudingan tersebut tidak memiliki dasar karena menggunakan dokumentasi lama. Ia menjelaskan foto itu diambil pada 8 Desember 2025 dalam agenda silaturahmi internal LSM JAGA Kaltim.
“Kami ingin meluruskan bahwa kabar tentang kami bertemu Wakil Gubernur sebelum demo itu adalah hoaks. Foto itu adalah dokumentasi lama,” kata Lukman.
Menurutnya, saat itu Ketua LSM JAGA Kaltim, Mugeni, mengajak anggota organisasi bersilaturahmi dengan Seno Aji yang berstatus sebagai pembina organisasi tersebut.
“Jadi itu murni acara internal organisasi tahun lalu,” ujarnya.
Lukman juga membantah keras tudingan bahwa aksi demonstrasi ditunggangi kepentingan politik atau diarahkan pejabat tertentu, termasuk yang menyeret nama Seno Aji maupun Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Semua yang terjadi saat demo murni suara masyarakat sendiri. Tidak ada titipan atau settingan dari siapa pun,” tegasnya.
Sementara itu, Seno menegaskan proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif dan bukan ranah pemerintah provinsi. Ia memastikan tidak ada campur tangan dari pihak eksekutif dalam proses tersebut.
“Pemerintah provinsi menghormati setiap proses yang berjalan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku,” jelasnya.
Meski mengaku dirugikan secara nama baik, Seno mengatakan dirinya tidak berniat membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Ia memilih menyikapinya secara lebih tenang dan berharap polemik yang berkembang dapat segera mereda.
“Tentu saya dirugikan. Tapi ya kita mawas diri saja. Mudah-mudahan pihak-pihak yang menyebarkan isu itu diberikan hidayah,” tutupnya. (Adl/Le).
Posting Komentar