KUTAI KARTANEGARA, Prediksi.co.id– Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu (14/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara masyarakat dan wakil rakyat terkait berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Dalam forum tersebut, warga bernama Nur Khairisam menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya demokrasi yang mampu menghadirkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu lebih memperhatikan skala prioritas dalam menentukan program pembangunan.
"Yang perlu diperhatikan adalah pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Perjuangan pembangunan jangan hanya bersifat top down, tetapi harus lahir dari kebutuhan dan aspirasi warga," ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan desentralisasi dan kecenderungan resentralisasi yang dinilai dapat mengurangi peran daerah dalam menentukan arah pembangunan. Menurutnya, daerah yang kaya sumber daya alam seharusnya memperoleh manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
"Sumber daya alam kita dikeruk, tetapi masyarakat daerah sering kali tidak merasakan hasil yang sepadan. Jangan sampai resentralisasi semakin kental karena itu akan berdampak buruk bagi demokrasi kita," katanya.
Selain itu, Nur Khairisam meminta adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan di kawasan Tahura. Menurutnya, warga masih dihantui ketidakpastian akibat kemungkinan perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
"Wilayah Tahura perlu mendapatkan kepastian hukum terkait tanah warga. Ada kepanikan ketika terjadi pergantian pemimpin karena masyarakat khawatir kebijakan yang ada bisa berubah. Persoalan ini perlu mendapat perhatian dan bantuan," ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua RT 03 Desa Sungai Merdeka, Zainal Arifin, menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi keresahan masyarakat setempat. Ia menilai masih banyak kebutuhan dasar yang belum terselesaikan meski wilayah tersebut terus berkembang.
"Sungai Merdeka belum benar-benar merdeka. Kami masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah," ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian warga, lanjut Zainal, adalah rencana pendataan Program Kehutanan Sosial yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena berkaitan dengan status lahan yang mereka tempati.
Selain itu, ia juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, masih terdapat lima RT yang menunggu penyelesaian pengaspalan jalan dengan panjang tersisa sekitar 250 meter.
"Kami berharap pembangunan jalan dapat dituntaskan karena sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari," katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Samsun menegaskan bahwa kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah menjadi sarana untuk menyerap langsung masukan masyarakat. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
"Aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini menjadi catatan penting bagi kami. Tugas wakil rakyat adalah memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar dapat menjadi perhatian pemerintah dan masuk dalam prioritas pembangunan," ujar Samsun.
Ia menambahkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya berbicara mengenai hak memilih dalam pemilu, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sebagai warga negara.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, kepastian hukum lahan, serta arah pembangunan daerah yang dinilai perlu lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. (Adv/Adl/Le).
Posting Komentar