Dorong Ekonomi Desa, DPRD Kaltim Minta Pemprov Perkuat Kolaborasi BUMDes dan Pokdarwis

Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah (istimewa).

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya pembangunan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi alternatif di luar ketergantungan terhadap pertambangan. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penguatan kolaborasi antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah, menilai bahwa potensi wisata lokal di berbagai wilayah di Benua Etam, khususnya Kutai Timur, belum tergarap secara optimal karena minimnya sinergi kelembagaan. Ia menyebutkan, sinergi antara Pokdarwis sebagai pelaksana teknis di lapangan dan BUMDes sebagai pengelola usaha pariwisata perlu dibangun secara sistematis.

“Potensi wisata di desa-desa bisa dikelola secara profesional dan menguntungkan, asal didukung kolaborasi yang solid antara Pokdarwis dan BUMDes. Pemerintah daerah harus hadir sebagai penghubung dan pembina,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

Menurut Agusriansyah, pola kolaborasi ini akan memperkuat struktur pariwisata berbasis desa, sekaligus membuka peluang kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Namun, ia mengakui masih banyak tantangan di lapangan. Beberapa BUMDes belum siap secara kelembagaan maupun dalam pengelolaan keuangan, sementara Pokdarwis masih berjalan secara sukarela tanpa dukungan insentif dan pelatihan.

“Inilah kenapa pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton. Harus aktif mendorong pelatihan, memfasilitasi legalitas, dan merancang model bisnis terpadu yang bisa dijalankan bersama,” tegasnya.

Ia menyebut peran pemerintah daerah sebagai katalisator menjadi kunci keberhasilan program pariwisata desa. Bukan hanya dalam membina kelembagaan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya pariwisata berkelanjutan.

“Kalau ini bisa dijalankan dengan serius, pariwisata bisa jadi tulang punggung ekonomi alternatif Kaltim yang berkelanjutan dan lebih merata,” tandasnya.

Agusriansyah berharap Pemprov Kaltim mulai menyusun strategi integratif antara dinas teknis, pelaku wisata lokal, hingga komunitas, demi menciptakan sektor pariwisata yang mandiri dan inklusif. (rk).