Fahruddin: BUMD Samarinda Belum Setor Dividen, Laporan LKPJ Akan Dibahas di Sidang Paripurna


Samarinda, Prediksi.co id- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Fahruddin, mengungkapkan bahwa ada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Samarinda yang belum menyetorkan sebagian dari pendapatan mereka selama tahun 2023 ke kas daerah Samarinda.


"Ketiga BUMD yang belum menyetorkan sebagian pendapatannya (dividen) ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana sebesar Rp7,3 miliar, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (PT BPD Kaltim-Kaltara) sebesar Rp3,6 miliar, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp1,32 miliar," ungkap Fahruddin Rabu (8/5/2024).


Fahruddin menjelaskan lebih lanjut bahwa Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun 2023 saat ini tengah melakukan tahap akhir finalisasi laporan tersebut. Fahruddin memastikan bahwa laporan lengkap mengenai hal ini akan disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Samarinda pada tanggal 15 Mei 2024 mendatang.


"Kami masih dalam tahap finalisasi laporan tersebut. Insya Allah, pada tanggal 15 Mei 2024 mendatang, kami akan menyampaikan laporan lengkapnya dalam sidang paripurna," jelas Fahruddin.


Di samping itu, ia menekankan pentingnya BUMD untuk memenuhi kewajibannya dalam mendukung keuangan daerah sebagai kontributor PAD yang signifikan. Fahruddin berharap agar ketiga BUMD tersebut dapat segera menyelesaikan kewajiban mereka agar keuangan daerah dapat dikelola dengan baik.


Sekadar informasi, laporan LKPJ ini memegang peran penting sebagai bahan evaluasi atas kinerja pemerintah kota dalam mengelola BUMD dan keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya masukan dan rekomendasi dari Pansus LKPJ, diharapkan Pemerintah Kota Samarinda dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dari kontribusi BUMD. (Adv/Di/Le) 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama