Teks foto : Anggota DPRD Kaltim, Andi Afif Rayhan Harun (istimewa).
SAMARINDA - Upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda dinilai tak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan pemerintah kota. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menegaskan perlunya dukungan dan kolaborasi langsung dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Afif mengusulkan agar segera digelar rapat dengar pendapat (RDP) antara Pemprov, Pemkot Samarinda, dan DPRD Kaltim. Tujuannya, menyatukan strategi dan merumuskan langkah konkret pengendalian banjir secara lintas kewenangan.
“Samarinda tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi nyata dengan Pemprov, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran,” kata Afif, Selasa (27/5/2025), di Gedung DPRD Kaltim.
Usulan tersebut muncul setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan langsung keinginannya agar program penanggulangan banjir menjadi bagian dari agenda bersama. Afif pun merespons dengan berjanji akan menyuarakan hal itu ke Komisi II DPRD Kaltim.
Ia menilai, rapat itu nantinya dapat menjadi forum strategis untuk mengurai kebutuhan teknis dan dukungan fiskal—seperti pembenahan drainase utama, normalisasi sungai, hingga penguatan infrastruktur penunjang air bersih.
“Banjir bukan hanya persoalan Samarinda. Daerah lain juga terdampak. Jadi pendekatannya harus lintas wilayah dan terkoordinasi,” ujar politisi Partai Gerindra dari dapil Samarinda itu.
Afif juga menyebutkan bahwa sebagai wakil rakyat dari Samarinda, menjadi kewajibannya untuk memastikan isu ini mendapat perhatian lebih di tingkat provinsi. Apalagi, saat ini Ketua Komisi II DPRD Kaltim bukan berasal dari dapil Samarinda.
“Saya sudah sampaikan ke Ketua Komisi II. Beliau setuju dengan rencana ini. Tinggal tunggu jadwal rapatnya,” tutupnya. (rk).
Posting Komentar