Teks foto : DPRD Kaltim menggelar rapat bersama DPRD Kubar membahas pengelolaan anggaran di tengah efisiensi (istimewa).
SAMARINDA – Dalam rangka memperkuat praktik pengelolaan anggaran daerah yang lebih efisien dan responsif terhadap kebijakan nasional, DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (tanggal disesuaikan). Pertemuan ini berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim dan menjadi gathering berbagi strategi tata kelola keuangan antar-lembaga legislatif.
Rombongan DPRD Kubar yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Sepe M dan Wakil Ketua I Agustinus, turut membawa sejumlah anggota dari lintas komisi, termasuk Meni Debora, Muhammad Zainuddin, dan Oktavianus Jack. Mereka disambut langsung oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD Kaltim, Hardiyanto, bersama Perencana Ahli Muda, Neneng Risnayani, dan staf keuangan lainnya.
Fokus utama discourse adalah upaya bersama dalam merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja perjalanan dinas secara nasional hingga 50 persen. Kebijakan ini menuntut penyesuaian strategis dalam pengelolaan anggaran daerah, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah pusat menuntut efisiensi, namun tantangan di daerah sangat dinamis. Maka, kami ingin belajar dari pengalaman DPRD Kaltim dalam menavigasi transisi kebijakan ini agar tetap adaptif tanpa menghambat fungsi kelembagaan,” ujar Sepe M dalam sesi diskusi.
Sementara itu, Hardiyanto menjelaskan bahwa DPRD Kaltim sendiri telah lebih dulu melakukan penyesuaian melalui optimalisasi anggaran inside dan digitalisasi sistem pelaporan keuangan.
“Dengan membangun sistem yang lebih akuntabel dan transparan, kami tidak hanya menekan belanja, tapi juga menjaga integritas kelembagaan. Kunjungan ini menjadi sarana strategis untuk saling memperkaya pendekatan yang berbasis kebutuhan dan data,” kata Hardiyanto.
Diskusi juga mencakup penguatan kapasitas aparatur sekretariat dewan, pengelolaan aset, serta penyesuaian rencana kerja sesuai tren fiskal nasional. Kedua pihak sepakat bahwa tata kelola keuangan daerah perlu terus diperbarui dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis hasil.
Suasana pertemuan berlangsung terbuka dan interaktif, mencerminkan komitmen DPRD Kubar dan DPRD Kaltim dalam memperkuat fungsi pengawasan dan perencanaan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi, akuntabilitas, dan manfaat publik. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar