Darlis Desak Kepemimpinan Bersama Tangani Banjir Samarinda: Saatnya Pemprov dan Pemkot Bergerak Serius

Teks foto : Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (rk).

SAMARINDA - Kota Samarinda kembali dikepung banjir, dan bagi Anggota DPRD Kalimantan Timur, M Darlis Pattalongi, situasi ini bukan lagi bisa ditanggapi dengan sekadar respons darurat. Ia menyerukan perlunya kepemimpinan bersama antara Pemkot Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membentuk pendekatan penanggulangan banjir yang sistemik, strategis, dan terkoordinasi lintas sektor.

“Banjir yang terus berulang adalah bukti bahwa kita kekurangan arah. Bukan hanya soal teknis drainase atau curah hujan, tapi soal bagaimana visi pembangunan kita tidak menyatu,” tegas Darlis, Jumat (16/5/2025).

Ia menilai saat ini penanganan bencana di Kaltim, khususnya di Samarinda, masih terpaku pada pola reaktif: bergerak saat banjir datang, diam ketika air surut. Padahal, lanjut Darlis, penanggulangan banjir membutuhkan kerja terencana dengan cakupan luas, mulai dari hulu sungai hingga hilir perkotaan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi perlu mengambil peran lebih tegas dalam merumuskan solusi jangka panjang. Salah satunya dengan mengevaluasi tata ruang dan praktik industri ekstraktif, yang dinilai menjadi penyumbang besar terhadap degradasi lingkungan.

“Tambang-tambang di kawasan hulu jangan dibiarkan terus-menerus mengubah bentang alam tanpa kontrol. Kalau daerah resapan air rusak, maka Samarinda sebagai dataran rendah akan terus jadi korban,” ungkapnya.

Darlis mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada perbaikan fisik seperti drainase atau sodetan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur ekologis—seperti kolam retensi, hutan kota, dan pengembalian kawasan resapan.

Ia juga mengusulkan pembentukan unit kerja lintas sektor yang melibatkan Pemkot, Pemprov, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil untuk menyusun peta jalan penanggulangan banjir secara ilmiah dan partisipatif.

“Kalau terus dikerjakan sendiri-sendiri, tanpa arah bersama, ya hasilnya seperti sekarang: banjir datang, lalu semua panik. Kita butuh arah baru, kepemimpinan bersama, bukan hanya program tahunan yang berhenti di kertas,” katanya.

Darlis menegaskan bahwa DPRD Kaltim, melalui komisi yang membidangi lingkungan dan infrastruktur, berkomitmen mengawal agenda-agenda perubahan dalam penataan ruang dan mitigasi bencana.

Ia juga menyampaikan bahwa keberanian mengevaluasi sektor industri yang merusak lingkungan tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, paradigma lama yang mengukur keberhasilan pembangunan dari serapan anggaran atau pertumbuhan ekonomi harus bergeser pada ukuran ketahanan ekosistem dan keselamatan warga.

“Setiap banjir seharusnya jadi bahan refleksi, bukan rutinitas tahunan. Kita perlu keberanian menyusun ulang prioritas pembangunan. Samarinda ini jantungnya Kaltim—tidak layak dibiarkan terus tenggelam setiap hujan datang,” tutup Darlis. (Adv/Rk/le).