Akses Pendidikan di Pelosok Kaltim Masih Memprihatinkan, Ketua DPRD: “Jangan Tutup Mata”

Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).

SAMARINDA – Masih banyak sekolah di Kalimantan Timur yang belum memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas layak, meja kursi, hingga tenaga pengajar yang cukup. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Menurutnya, ketimpangan akses pendidikan antara kota dan daerah terpencil di Kaltim semakin mencolok. Beberapa sekolah di kawasan pedalaman bahkan masih mengandalkan ruang darurat, sementara anak-anak terpaksa belajar dalam kondisi seadanya.

“Saya kira ini persoalan yang sudah terlalu lama diabaikan. Ada siswa yang masih belajar di lantai karena tidak punya bangku. Kita bicara tentang masa depan generasi, bukan sekadar angka APBD,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).

Ia menyebutkan, selain sarana fisik, jumlah guru juga menjadi masalah krusial. Tak sedikit sekolah di pelosok hanya memiliki satu atau dua guru untuk seluruh jenjang kelas.

“Bagaimana mutu pendidikan bisa setara kalau satu guru harus mengajar semua pelajaran dari pagi sampai sore? Ini tidak adil, baik bagi murid maupun gurunya,” tegas politisi yang akrab disapa Hamas itu.

Kalimantan Timur saat ini memikul peran strategis sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN), namun menurut Hamas, kondisi pendidikan dasar di banyak titik masih tertinggal jauh.

“Pembangunan SDM itu tidak bisa menunggu. Jangan sampai kita sibuk bangun kota baru, tapi anak-anak di hulu sungai masih mengandalkan papan tulis yang bolong,” sindirnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk segera mengambil langkah konkret. Mulai dari pemetaan kebutuhan sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan), hingga insentif khusus bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.

“Kalau perlu kita buat kebijakan afirmatif untuk distribusi guru dan percepatan rehabilitasi sekolah. Jangan biarkan ada anak yang merasa pendidikan hanya milik kota,” tegasnya.

Bagi DPRD Kaltim, pendidikan bukan hanya soal anggaran atau kurikulum, tapi keberpihakan. Hamas menegaskan, jika ingin mencetak generasi unggul, maka keadilan pendidikan harus jadi fondasi utamanya.(Adv/rk/le).


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama