Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA, Prediksi.co.id- Berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dinilai menjadi salah satu penyebab proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud yang menjelaskan bahwa sebelumnya APBD Kaltim diprediksi mencapai Rp20 triliun, namun akibat penurunan DBH kini hanya berkisar Rp18 triliun.
Dengan adanya penurunan terhadap DBH dinilai akan memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas yang telah direncanakan.
“Yang jadi masalah itu berkaitan dengan penurunan APBD 2026. Gubernur menyampaikan dana bagi hasil menurun, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Ini cukup signifikan,” terangnya, Rabu (7/5/2025).
Hasanuddin juga menjelaskan bahwa dana sebesar Ro18 triliun ini tidak sepenuhnya menjadi hak Pemprov Kaltim, karena sebagian anggaran tersebut akan dibagi ke 10 kabupaten dan kota di Kaltim.
“Yang Rp18 triliun itu tidak dimiliki seluruhnya oleh APBD provinsi, karena terbagi lagi untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim, jadi anggaran yang dikelola ini bener-bener terbatas,” ucapnya.
Penting baginya pemerintah dapat melakukan efisiensi agar setiap program strategis tetap berjalan dengan baik dengan cara memusatkan pelaksanaan di kantor, upaya ini untuk menghemat anggaran operasional.
“Makanya setiap ada kegiatan kita upayakan efisiensi seperti hari ini. Biasanya Musrenbang diadakan di luar, sekarang dilaksanakan di kantor Gubernur,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar