Teks foto : Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono (istimewa).
SAMARINDA – Di balik tumpukan aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), tersimpan potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal. Komisi II DPRD Kaltim kini bersiap membuka kembali lembaran lama: menata ulang seluruh aset daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi publik.
Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan pihaknya tengah menyusun langkah evaluasi menyeluruh terhadap ratusan aset milik provinsi yang tersebar di 47 OPD dan sejumlah biro teknis.
“Kami tidak ingin ada aset yang hanya jadi beban anggaran. Kalau bisa jadi sumber pendapatan, kenapa dibiarkan menganggur?” ujar Sapto, Selasa (27/5/2025).
Ia menjelaskan, proses ini bukan sekadar pendataan ulang, tetapi menyasar pemetaan menyeluruh mulai dari status pemanfaatan, lokasi, legalitas hingga nilai ekonominya. Sejumlah daerah seperti Sanga Sanga, Kutai Timur, dan Berau disebut memiliki aset provinsi yang belum dikelola secara maksimal.
“Banyak tanah kosong atau bangunan tak termanfaatkan. Kami ingin tahu: masih relevan atau tidak, bisa dikembangkan atau perlu dialihfungsikan?” tegasnya.
Komisi II akan menggandeng BPKAD dan OPD teknis untuk menyisir satu per satu daftar aset. Fokus utama adalah memastikan semua aset tercatat, jelas pengelolaannya, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Sapto juga tak menutup kemungkinan akan mendorong rekomposisi atau pengalihan fungsi aset jika ditemukan tidak lagi efektif. Menurutnya, aset bukan sekadar angka dalam dokumen, tapi seharusnya menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal.
“Kalau perlu diputar arah, ya diputar. Jangan sampai aset hanya jadi beban pajak tanpa kontribusi apa pun,” imbuhnya.
Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi tata kelola yang terus digaungkan Pemprov Kaltim, termasuk upaya memperkuat kemandirian BUMD dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Dengan evaluasi yang terstruktur, DPRD berharap aset daerah tak lagi jadi ‘barang tak bertuan’, melainkan motor penggerak ekonomi daerah yang sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan. (Adv/rk/le).
Posting Komentar