Teks foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, M Husni Fahruddin (istimewa).
SAMARINDA - Komisi II DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya desentralisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, sebagian besar potensi ekonomi dari sektor ini dinilai masih dinikmati oleh pihak eksternal, seperti badan usaha milik negara dan swasta.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan bahwa langkah konkret telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk studi banding dan koordinasi langsung dengan kementerian terkait di Jakarta.
“Kami tidak ingin pengelolaan sungai di Kaltim hanya dimonopoli pihak luar. Daerah seperti DAS Mahakam atau Berau punya nilai ekonomi tinggi dan seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah demi kemaslahatan masyarakat,” ujar Husni, Rabu (28/5/2025).
Husni menyoroti dominasi PT Pelindo dalam aktivitas pelabuhan dan pengolongan kapal, yang menurutnya belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kaltim. Bahkan, ia menyebut bahwa potensi pendapatan dari tambat kapal di kawasan industri seperti Pelabuhan Tanjung Bara bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan.
“Sayangnya, daerah nyaris tidak menikmati hasil itu. Kalau dikelola BUMD, jelas PAD kita akan naik dan dampaknya langsung ke pembiayaan pembangunan,” tegas politisi yang akrab disapa Bang Husni itu.
Komisi II, kata dia, ingin mengubah pola pikir pengelolaan aset strategis di daerah. Pemerintah daerah didorong agar lebih berani mengambil alih peran dalam mengelola sumber daya lokal, terutama yang menyangkut transportasi sungai dan terminal khusus.
“Ini soal kedaulatan ekonomi daerah. Kalau terus dibiarkan dikelola pusat atau swasta tanpa kontribusi nyata ke kas daerah, maka pembangunan kita akan selalu bergantung. Padahal, kita punya potensi besar yang bisa dikelola sendiri,” pungkasnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar