Teks foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Meois (rk).
SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program Pendidikan Gratis untuk Semua (Gratispol) agar tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Program yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud dan Seno Aji ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di Kalimantan Timur, terutama menjelang era Ibu Kota Negara (IKN).
Namun, Ananda menekankan bahwa dukungan DPRD tidak bersifat formalitas semata. Ia menilai pengawalan ketat dibutuhkan agar program ini tidak bias sasaran dan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tapi juga berperan aktif dalam memastikan bahwa program seperti Gratispol berjalan sesuai tujuan awal, yaitu pemerataan akses pendidikan,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).
Ia juga menanggapi sejumlah polemik di tengah masyarakat, termasuk batasan usia penerima beasiswa yang saat ini diatur maksimal 21 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3. Menurut Ananda, fleksibilitas dalam kebijakan sangat mungkin dilakukan seiring berjalannya waktu.
“Regulasi itu bisa dievaluasi. Tapi yang terpenting sekarang adalah memastikan implementasinya dulu. Jangan sampai perdebatannya justru menghambat manfaat yang bisa segera dirasakan,” katanya.
Selain fokus pada regulasi teknis, Ananda menyoroti pentingnya kecermatan fiskal agar program-program prioritas seperti Gratispol tidak terhambat akibat keterbatasan anggaran. Ia menyebut bahwa DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan pemetaan ulang belanja daerah untuk menjaga keberlangsungan program.
“Penting untuk kita lakukan efisiensi anggaran di pos-pos yang tidak urgen, agar kebutuhan pendidikan dan pembangunan SDM tidak terganggu,” jelasnya.
Ananda memastikan DPRD Kaltim akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program ini. Ia berharap masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan masukan, agar kebijakan ini menjadi semakin inklusif dan berdampak luas.
“Gratispol adalah langkah awal. Tapi kerja bersama dari legislatif, eksekutif, dan masyarakat adalah kunci agar program ini benar-benar membentuk generasi masa depan yang unggul,” pungkasnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar