Teks foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo (rk)
SAMARINDA - Situasi langka BBM yang sempat melumpuhkan aktivitas warga Balikpapan belum lama ini menuai kritik tajam dari DPRD Kalimantan Timur. Pasokan yang tak stabil menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU dan membuat warga harus mengantre berjam-jam hanya demi mendapatkan bahan bakar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menilai kondisi tersebut mencerminkan ironi mendalam: kota yang menjadi pusat industri migas justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan energinya sendiri.
“Ini bukan sekadar soal distribusi. Ini soal kegagalan sistemik. Bagaimana mungkin Balikpapan—yang jadi tulang punggung pengolahan minyak nasional—mengalami krisis BBM?” ujar Sigit dengan nada tegas.
Menurutnya, dampak dari krisis ini tak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga pelaku usaha kecil hingga sektor transportasi umum. Gangguan pasokan BBM telah memicu efek berantai yang merugikan ekonomi rakyat.
Ia mendesak agar PT Pertamina Patra Niaga segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan suplai, jalur distribusi, hingga manajemen stok di lapangan. Bagi Sigit, kelangkaan ini bukan persoalan teknis semata, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan BUMN energi.
“Warga butuh jaminan, bukan janji. Kaltim harus masuk dalam prioritas ketahanan energi nasional, apalagi dengan status sebagai daerah penyangga IKN,” tambahnya.
Sigit menekankan perlunya keterlibatan pemerintah daerah untuk mengawal distribusi energi dan memastikan tidak ada lagi daerah kaya sumber daya yang justru kekurangan akses terhadap hasilnya sendiri.
“Jangan biarkan ironi ini jadi hal biasa. Ini alarm bagi Pertamina dan semua pemangku kepentingan energi di negeri ini,” tutupnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar