Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi industri perhotelan di daerah yang mengalami penurunan drastis akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah.
Menurutnya, sejak pemerintah pusat membatasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja non-prioritas, tingkat hunian hotel di berbagai daerah di Kaltim menurun signifikan. Aktivitas pemerintahan, yang sebelumnya kerap melibatkan jasa perhotelan seperti rapat dan pelatihan, kini dialihkan ke fasilitas internal.
“Sekarang hampir semua kegiatan kita pusatkan di kantor atau aula DPRD. Kami bahkan melakukan penghematan hingga Rp700 miliar,” jelas Hasanuddin, Senin (25/5/2025).
Ia menyebut bahwa kondisi ini bukan hanya berdampak pada hotel-hotel besar di kota, tetapi juga pada penginapan dan usaha kecil lain yang menggantungkan pemasukan dari kegiatan instansi pemerintah.
Hasanuddin pun mengingatkan, jika situasi ini berlangsung terlalu lama, bukan tidak mungkin akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif di sektor perhotelan dan jasa pendukung lainnya.
“Industri perhotelan ini sangat bergantung pada aktivitas birokrasi. Kalau terus ditekan seperti ini, akan banyak pekerja kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat bisa meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran tersebut, atau setidaknya memberikan ruang agar kegiatan tertentu dapat kembali melibatkan sektor swasta.
“Efisiensi memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan ekonomi lokal. Kita juga harus pikirkan dampaknya terhadap pelaku usaha dan pekerja,” tutupnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar